Umam Site's

Membalikkan Struktur “D-M” menjadi “M-D”

2011-06-29T00:52:00.000-07:00

Konon bahasa yang kita gunakan sehari-hari telah mengalami proses sejarah sangat panjang. Salah satu penelitian bahkan memastikan proses pembentukan bahasa sebuah bangsa, memakan waktu ribuan tahun. Proses yang dialami bahasa tentu tidak lepas dari kondisi alam dan sosial tempat berkembangnya bahasa. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah panas seperti kawasan pesisir pantai, biasanya nada bicaranya tinggi dan keras.

Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah beriklim dingin atau tinggal di daerah pegunungan, cenderung rendah dan santai. Demikian orang yang sering bicara kasar atau kotor, biasanya memiliki watak dan perilaku tidak jauh beda dari cara dan gaya bicaranya. Meskipun penilaian tersebut tidak sepenuhnya pasti dan benar.

Jujur tulisan ini tidak bermaksud membahas sejarah bahasa yang tidak pernah saya pelajari apalagi kuasai ilmunya. Hanya mencoba bertanya sekaligus menjawab, barangkali seperti orang gila, adakah hubungannya struktur bahasa (atau apalah tepatnya) dengan perilaku manusia?

Struktur “D-M” Elite Class

Seingat saya, guru bahasa semasa di sekolah menengah, pernah mengajarkan bahwa struktur bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia menganut madzhab “D-M” atau Diterangkan-Menerangkan, bahasa Inggris kebalikannya, “M-D” atau Menerangkan-Diterangkan. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, Mobil (D) Besar (M) sedangkan dalam bahasa Inggris, Big (M) Car (D). “Diterangkan” yang saya maksud adalah “sesuatu yang non-fungsi“ jika tanpa tambahan “Menerangkan” atau “sesuatu yang memberi fungsi”.

Lalu pertanyaannya, apa hubungannya struktur bahasa Indonesia dengan perilaku manusia Indonesia?

Dalam kehidupan masyarakat elit, sekali lagi menurut penulis, ada persaman struktur bahasa dengan perilaku mereka. Kasus terhangat misalnya, wakil rakyat (DPR dan DPD) lebih bernafsu membuat gedung terlebih dahulu daripada rapatnya, atau jika rapat disambi tidur bahkan nonton Blue Film. Gedung barangkali bisa disebut sebagai “D”, selanjutnya rapat disamakan dengan “M”.

Endingnya ketika sebagian besar rakyat menolak proyek gedung baru senilai triliunan rupiah, barulah berbagai alasan dilontarkan. Mulai alasan kebutuhan hingga kenyamanan kerja, cuap-cuap para wakil rakyat pun segera menjejali surat kabar dan televisi. Lucunya, setelah berhari-hari ramai menjejali media massa, sebagian besar cuci tangan dan tidak merasa bertanggungjawab dengan keputusan “Gedung Baru”.

Demikian halnya kasus TKW yang dihukum pancung Arab Saudi. Baik Bapak Presiden dan Menteri Tenaga Kerja lebih dulu membuat Badan Nasional urusan TKI, kalau tidak salah BNP2TKI (Diterangkan), sementara penyelesaian kasus hukum TKI (Menerangkan) masih tanda tanya. Sekali lagi endingnya para elit dengan enteng mengatakan “kecolongan”, seolah nyawa manusia tidak ada harganya.

Bandingkan dengan kerja pemerintah Australia dalam melindungi sapi asal negaranya. Sapi-sapi Australia yang dibunuh secara sadis oleh orang Indonesia, meski konon sadis tersebut versi mereka, segera turun keputusan menghentikan pengiriman sapi ke beberapa rumah jagal di Indonesia. Toh Australia tidak perlu lebih dahulu membuat Badan Nasional urusan sapi. Cukup pantau sapinya lalu buat kebijakannya.

Struktur “M-D” Lower Class

Untung saja perilaku elit bertolak belakang dengan perilaku masyarakat bawah atau lower. Masyarakat bawah jika saya amati cenderung menggunakan struktur M-D atau “Menerangkan-Diterangkan”. Kelas bawah di sekitar kita lebih mementingkan kerja atau tindakan daripada formalitas belaka.

Nelayan misalnya, ditengah mahalnya harga solar dan cuaca yang tidak menentu, mencari ikan (Menerangkan) lebih penting dari hasil tangkapan (Diterangkan). Peduli amat dengan ramalan cuaca BMKG, sistem bagi hasil dan permainan harga atau pungutan liar di Tempat Pelelangan Ikan. Bagi nelayan mencari ikan adalah kewajiban sekaligus bentuk tanggungjawab kepada keluarga meski kadang nyawa taruhannya.

Sebagaimana petani, kelangkaan pupuk yang berimbas pada naiknya harga pupuk dan serangan hama, menanam (Menerangkan) lebih berharga dari hasil dan harga panenan (Diterangkan). Tidak jarang demi menjaga ketersediaan pangan, petani berhutang pada lintah darat. Petani tidak perduli terhadap kebijakan pemerintah menambah jumlah impor beras. Bagi petani menanam adalah hidup, tidak menanam sama halnya mematikan kehidupan.

Menerangkan memberikan arti sekaligus fungsi kepada yang Diterangkan, setidaknya itu yang ada di kepala saya. Selama tidak ada pembalikan D-M menjadi M-D barangkali hasilnya, mengambil jargon sebuah acara komedi di salah satu stasiun TV, akan “Selaluuuu begitu”.
.

BENCANA DAN PENINGKATAN SPIRITUALITAS MANUSIA

2010-11-05T03:27:00.000-07:00

Bencana beruntun yang menimpa Indonesia belakangan ini menarik banyak pakar memprediksi penyebabnya. Seakan bencana telah menjadi “nomor buntut”, meski tidak ada hadiahnya. Mulai ilmuan, agamawan hingga pakar kebatinan memberikan prediksi yang, mohon maaf, kadang-kadang membingungkan. Versi ilmuan misalnya, bencana terjadi karena lempengan bumi masih labil sehingga terus bergerak mencari posisi ideal atau stabil. Berbeda dengan ilmuan, tokoh agama menganggap manusia modern semakin ndableg dengan kewajiban agama dan tidak takut dosa. Sementara pakar kebatinan mengatakan, manusia tidak lagi menghargai bumi dan arwah leluhur. Sudah melupakan bahkan berani mencemooh trdisi persembahan untuk bumi dan arwah.

Bencana beruntun yang menimpa Indonesia belakangan ini menarik banyak pakar memprediksi penyebabnya. Seakan bencana telah menjadi “nomor buntut”, meski tidak ada hadiahnya. Mulai ilmuan, agamawan hingga pakar kebatinan memberikan prediksi yang, mohon maaf, kadang-kadang membingungkan. Versi ilmuan misalnya, bencana terjadi karena lempengan bumi masih labil sehingga terus bergerak mencari posisi ideal atau stabil. Berbeda dengan ilmuan, tokoh agama menganggap manusia modern semakin ndableg dengan kewajiban agama dan tidak takut dosa. Sementara pakar kebatinan mengatakan, manusia tidak lagi menghargai bumi dan arwah leluhur. Sudah melupakan bahkan berani mencemooh trdisi persembahan untuk bumi dan arwah.
Setiap orang tentu boleh mengutarakan pendapat dan pemikirannya tentang penyebab utama bencana. Teori bencana versi ilmuan, agamawan dan pakar kebatinan bisa saja benar salah satunya atau bahkan benar semuanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan prediksi tiga kelompok tersebut salah semua. Kebenaran dalam konteks ini tentunya sangat subyektif, tergantung cara pandang pendengar atau pembaca prediksi masing masing kelompok. Dan dari semua prediksi tiga kelompok di atas, ada satu titik temu yang mungkin bisa membenarkan prediksi semua kelomok. Titik temu tersebut adalah faktor kesalahan manusia atau human error. Manusia kurang mempersiapkan diri terhadap ancaman bencana karena terlalu enjoy dengan kehidupan duniawinya sendiri serta tidak sayang dan hormat lagi pada bumi.
Sikap enjoy manusia dengan kehidupan duniawinya sendiri dan tidak sayang terhadap bumi inilah penyebab utama bencana besar yang menimpa Indonesia. Manusia enjoy (menikmati) hasil bumi seenaknya tapi lupa melestarikannya, menikmati hak tetapi melupakan kewajibannya. Banjir bandang contohnya, terjadi karena manusia terlalu menikmati hasil penebangan kayu sehingga lupa menanam dan melestarikan hutan. Perilaku demikian adalah bentuk kesombongan manusia terhadap kuasa Tuhan yang memberikan hak pemanfaatan sumber daya bumi.
Degradasi moral dan spiritual manusia modern terpampang jelas dari bencana beruntun yang menimpa kita. Berbeda dengan manusia tradisional yang mereka anggap kuno, terbelakang dan tertinggal jauh peradaban. Padahal sejatinya manusia modern, dan kita yang merasa modern, berhutang harta benda bahkan nyawa pada manusia tradisional. Mereka yang dicemooh merupakan penjaga tradisi bumi, sungai dan laut, bahkan menganggap bumi layaknya ibu yang melahirkan dan merawat mereka. Jangankan menebang hutan besar-besaran (illegal loging) seperti dilakukan cukong-cukong kayu modern, untuk buang air di bawah pohon rindang atau kebun pun harus mengucapkan kalimat permisi. Sebuah sikap yang mengartikan kesopanan, penghormatan dan kasih sayang terhadap alam.
Andai saja bencana bisa memilih siapa korbannya pastilah cukong-cukong kayu dan pejabat yang bekerjasama dengannya adalah pilihan utama bencana. Mbah Maridjan misalnya, tokoh adat sekaligus agama (Islam) yang konon tidak pernah lelah mengajak penduduk desa Kinahrejo selalu iling pada Yang Maha Kuasa dan menghormati alam dengan melakukan tradisi spiritual yang mereka yakini. Toh bencana masih menghampiri sekaligus menjemput ajal mereka. Justifikasi beberapa pihak terhadap kelalaian manusia terhadap Tuhan dan alam tidak selamanya benar, terutama jika melihat bencana yang menimpa Mbah Maridjan dan penduduk desa Kinahrejo.
Dengan demikian bencana alam perlu klasifikasi dan klarifikasi agar tidak menimbulkan salah persepsi. Pertama, bencana yang semata-mata disebabkan oleh kerakusan manusia. Bencana dalam kelas ini diantaranya adalah banjir bandang, tanah longsor, abrasi dan global warming. Kedua, bencana yang memang sudah menjadi watak alam dan waktu terjadinya tergantung kehendak Yang Maha Kuasa. Diantara bencana yang masuk kategori ini seperti Tsunami dan gunung meletus. Dari kedua jenis tadi manusia ternyata memiliki andil terbanyak sebagai penyebab utama bencana. Dzikir atau apapun aktifitas manusia untuk mengingat Tuhan dan ritual persembahan terhadap bumi yang dilupakan manusia bukanlah penyebab utama bencana. Melainkan karena dzikir dan ritual tersebut tidak menyatu hingga ke dalam alam bawah sadar manusia, sekedar lips service atau kata orang Jawa “nggo pantes-pantes”.
Bencana adalah peringatan kepada manusia agar kembali pada jalan yang benar, ternyata masih slogan belaka. Bukankah sudah tidak terhitung lagi berapa kali peringatan diberikan kepada kita. Penebang hutan (cukong kayu) masih saja menikmati hasil pekerjaannya, korupsi semakin merajalela dan pemegang wewenang negara dengan lahapnya berpesta di atas penderitaan rakyatnya. Lebih ironis lagi ketika aktifitas menyeleweng tadi semakin tumbuh subur di tengah-tengah merebaknya jama’ah dzikir -yang tentu saja banyak pejabat negara ikut di dalamnya- terutama di kota-kota besar. Tidak tanggung-tanggung acara dzikir bersama, barangkali karena banyak pejabat negara ikut dzikir, disiarkan secara langsung di media massa elektronik. Putaran tasbih dan kalimat taubat nampak belum seutuhnya membawa manusia sadar akan kesalahannya sekaligus berusaha membenahinya.
Kondisi yang tidak jauh berbeda dengan tradisi-tradisi ritual seperti sedekah bumi atau sedekah laut. Ritual sedekah bumi dan laut sudah mengalami banyak pengikisan makna menjadi sekedar acara sesaji. Kata “sedekah” diambil dari bahasa Arab yang bermakna “memberikan sesuatu yang bermanfaat”. Jika disandingkan dengan bumi atau laut maknanya akan menjadi “memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk bumi atau laut”. Sedekah seharusnya memiliki makna yang sangat luas, karena sesuatu yang bermanfaat tidak terbatas pada sesaji, bahkan lebih dalam lagi, yaitu “memberikan perhatian, penghormatan dan perlakuan penuh kasih sayang terhadap bumi dan atau laut”.
Akhirnya semua kembali pada penafsiran setiap individu dalam melihat bencana. Bagi ilmuan, jadikan bencana sebagai pijakan mengembangkan pengetahuan dan perhitungan yang lebih cepat dan akurat tanda-tandanya sehingga matang dalam persiapan menghadapi bencana. Persiapan menghadapi bencana dalam hal ini tentunya tidak bisa diartikan sebagai kesombongan manusia menantang kehendak-Nya. Disebut bencana tentu saja karena ada korban (harta benda dan atau nyawa) dalam peristiwa tersebut, tidak disebut bencana jika tidak ada korban. Persiapan bencana akan lebih tepat jika dimaknai sebagai usaha manusia mengurangi jumlah korban dalam peristiwa bencana. Sementara bagi agamawan dan pakar kebatinan, idealnya bencana dimaknai sebagai peringatan dari Tuhan bahwa ber-dzikir atau ritual tradisi harusnya selalu diiringi dengan berpikir dan beramal sholeh. Tentu saja semua dengan niat yang tulus mengurangi resiko terjadinya bencana serta melestarikan kehidupan semua makhluk di bumi. Dan karena sesungguhnya Tuhan lebih dekat dari urat nadi, bukan sebaliknya, Setan lebih dekat dari urat nadi, wallahu a’lam bi ash showaab.
.

KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILUKADA PEMALANG

2010-11-03T03:11:00.000-07:00

Tanggal 31 Oktober 2010 yang lalu menjadi hari yang bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Pemalang. Pada hari itu masyarakat akan menentukan siapa yang akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati untuk masa lima tahun mendatang. Ada empat pasangan calon yang lolos dalam seleksi dan bertarung menjadi orang nomor satu dan dua di Kabupaten Pemalang. Keempat pasangan terdiri dari beragam profesi, mulai dari kalangan birokrasi, tokoh perempuan, profesional hingga pengusaha.

Tanggal 31 Oktober 2010 yang lalu menjadi hari yang bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Pemalang. Pada hari itu masyarakat akan menentukan siapa yang akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati untuk masa lima tahun mendatang. Ada empat pasangan calon yang lolos dalam seleksi dan bertarung menjadi orang nomor satu dan dua di Kabupaten Pemalang. Keempat pasangan terdiri dari beragam profesi, mulai dari kalangan birokrasi, tokoh perempuan, profesional hingga pengusaha.
Terlepas dari calon mana yang akan menang pada Pemilukada Kabupaten Pemalang, dan memang bukan porsi penulis memprediksi siapa pemenangnya, ada hal menarik untuk diamati. Terutama strategi penggalangan dan komunikasi politik yang digunakan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang. Dua hal tersebut menarik karena memiliki implikasi yang cukup signifikan bagi pembangunan Kabupaten Pemalang lima tahun kedepan.
Acara Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang yang diprakarsai oleh KPU Kabupaten Pemalang pada tanggal 19 Oktober 2010 lalu, bisa menjadi gambaran strategi penggalangan dan pola komunikasi yang digunakan calon Bupati dan tim suksesnya. Pertama, Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati mayoritas dihadiri oleh Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemilukada masih sebatas isu di tingkat elit politik. Kedua, jawaban yang dilontarkan calon Bupati atas pertanyaan panelis masih mengambang dan tidak fokus pada pertanyaan. Terutama yang berkaitan dengan isu-isu dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan KKN di lingkungan SKPD.
Jika dilihat dari mayoritas audience yang hadir adalah PNS dan Kepala Desa, bisa diasumsikan bahwa PNS, Kepala Desa dan perangkatnya menjadi salah satu pilihan utama “mesin” penggalangan massa. Asumsi ini berdasarkan karakteristik pemilih (voter) dalam “hajatan politik” seperti Pemilukada. Diantara karakteristik pemilih diantaranya adalah massa ideologis dan massa pragmatis-transaksional, pemilih kritis-transformatif. Massa Ideologis adalah massa pendukung partai politik atau memiliki kedekatan dengan tokoh partai politik. Pilihan massa ideologis sesuai dengan pilihan partai atau tokohnya. Sedangkan massa pragmatis-transaksional basisnya di kantong-kantong kemiskinan dimana pilihan politiknya sangat ditentutan oleh apa yang mereka dapatkan saat ini. Sementara kalangan menengah ke atas dan terdidik, yang pastilah jumlahnya minoritas, akan mendukung calon Bupati jika dianggap bisa mewujudkan atau merepresentasikan kepentingan mereka.
Kepentingan dalam konteks Pemilukada motifnya sangat variatif, mulai dari kepentingan politik, ekonomi hingga sosial terangkum di dalamnya. Akan tetapi dalam sebuah suksesi kepala daerah kepentingan masyarakat, terutama masyarakat bawah, menjadi prioritas utama. Pemilukada tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan saja, tetapi untuk mewujudkan harapan masyarakat. Wacana dan isu Pemilukada pun tidak hanya sebatas pada kalangan elit politik, melainkan menjadi isu bersama seluruh masyarakat. Masalah seperti tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran serta mahalnya biaya pendidikan adalah menu utama yang mestinya menjadi perhatian utama. Pilihan masyarakat pada salah satu calon mengisyaratkan harapan terwujudnya pembangunan yang lebih baik dan penyelesaian masalah dasar di atas.
Dari wacana yang dikembangkan oleh pasangan calon Bupati nampak ada kesenjangan wacana antara kalangan menengah dan elit politik dengan masyarakat bawah. Wacana pembangunan calon Bupati hanya berdasarkan kaca mata masing-masing calon yang tertuang dalam visi-misi bukan dari masalah lokal daerah. Alasan masyarakat memilih salah satu pasangan calon misalnya, tidak berdasarkan atas apa yang akan dilakukan calon Bupati ketika terpilih. Bahkan mayoritas calon pemilih tidak mengetahui visi dan misi calon Bupati pilihannya. Alasan masyarakat memilih calon Bupati hanya berdasarkan popularitas, figur calon Bupati dan “berapa” yang akan diberikannya.
Strategi menjual figur calon biasanya akan lebih efektif jika didukung dengan black campaign terhadap calon lain yang dianggap pesaing utama. Misalnya isu kedaerahan (putra daerah) dan isu calon yang menjadi penerus rezim terdahulu (status quo) yang sempat berkembang di masyarakat. Strategi dan pilihan wacana tersebut tentunya merupakan pendidikan politik yang negatif serta akan menciptakan kondisi politik yang tidak sehat. Tidak sehatnya kondisi politik berpotensi menciptakan konflik politik yang berujung pada chaos (kerusuhan) di level bawah. Dan tentunya hal yang demikian tidak diinginkan oleh semua pihak.
Konflik horizontal dalam momen Politik seperti Pemilukada semestinya bisa dihindari, jika pola komunikasi dan pendekatan pada massa pendukung mengedepankan visi-misi dan proyeksi pembangunan sang calon. Pola komunikasi dan pendekatan yang relatif sehat bisa kita amati dalam momen Pilkades (Pemilihan Kepala Desa), meski tidak semuanya demikian. Biasanya pendekatan yang dibangun dalam momen Pilkades adalah pendekatan kekeluargaan. Sementara komunikasi politiknya berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat desa serta program pembangunan yang akan dijalankan oleh Kepala Desa. Masyarakat mengenal betul calon Kepala Desa yang akan dipilihnya dan program pembangunan yang menjadi prioritas sang calon.
Bukan hal mustahil pola komunikasi dan pendekatan seperti dalam momen Pilkades digunakan dalam konteks yang lebih besar seperti Pemilukada. Pendekatan dan komunikasi politik dibangun atas dasar kekeluargaan dan kebutuhan masyarakat terhadap pemimpin. Pilihan masyarakat tidak karena figur calon saja, tetapi program pembangunan dan kebijakan yang akan diambilnya. Dengan demikian pemenang Pemilukada bukan calon yang hanya memiliki kekuatan dana dan populer saja. Akan tetapi pemenang Pemilukada adalah calon yang benar-benar dikenal masyarakat, mengerti masalah yang dihadapi masyarakat dan memilki program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian pembangunan Kabupaten Pemalang lima tahun kedepan akan sesuai dengan keinginan masyarakat, semoga.
.

ADA APA DENGAN HASYIM MUZADI?

2009-05-01T22:34:00.000-07:00

Ada yang aneh dari pernyataan KH. Hasyim Muzadi di Ponpes Langitan (Sabtu petang, 25/4). Pasalnya pernyataan yang disampaikan didepan wartawan melenceng dari Pedoman Berpolitik Warga NU yang dirilis oleh PBNU. Hasyim mengungkapkan bahwa “Nahdliyin harus memilih presiden Indonesia yang mau berjuang dan berdakwah untuk Islam”. Pernyataan yang mungkin “menyakitkan” bagi saudara kita penganut agama lain, karena mereka masih dianggap warga negara kelas dua. Tidak pantas pula kiranya pernyataan tersebut keluar dari Ketua Konsorsium Agama-agama Dunia dan Perdamaian

Terlebih jika kita mengamati perkembangan politik sekarang, siapa calon presiden yang siap berjuang dan berdakwah untuk Islam? Bukankah presiden sekarang tidak bisa mencegah besan-nya untuk tidak korupsi. Padahal komitmen presiden adalah memberantas korupsi yang selama ini menyebabkan bangsa ini terus melarat dan susah maju. Dari sekian banyak penduduk Indonesia yang melarat tentu saja sebagian besarnya adalah umat Islam. Artinya capres-capres tersebut tidak belum ada yang terbukti mampu “berjuang” untuk Islam. Lantas apakah yang dikehendaki oleh Hasyim umat Islam Indonesia harus golput dalam Pilpres mendatang?
Ketidak laziman selanjutnya adalah “ketakutan” Hasyim Muzadi terhadap pemikiran kumpulan anak-anak muda yang tergabung dalam Jaringan Islam Liberal (JIL). Bahkan menurutnya pemikiran JIL telah terkontaminasi oleh pemikiran sekuler barat, serta bisa jadi lebih berbahaya dibandingkan orang kafir. Menurutnya lagi perusakan aqidah Islam selalu muncul di Indonesia akibat dari sikap pemerintah yang tidak serius menumpas aliran-aliran tersebut. Seolah-olah yang menjaga keberlangsungan dan mengajarkan agama selama ini adalah pemerintah, bukan para Kyai dan para pemuka masing-masing agama. Begitu percayanya kah Hasyim dengan pemerintah?
Sejatinya keyakinan masyarakat terhadap sebuah aliran keagmaan atau kepercayaan adalah wilayah privasi yang tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk negara. Konstitusi Indonesia pun menjamin kebebasan rakyatnya untuk berkeyakinan. Ketakutan hasyim terhadap JIL dan aliran-aliran yang dianggapnya sesat adalah bentuk pengakuan kelemahannya mengelola sebuah organisasi Islam terbesar di dunia. Para kyai sudah tercerai-berai akibat kepentingan politik yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Pondok dan para santri sering terbengkalai, karena sang kyai sibuk melakukan lobi-lobi politik. Terlebih lagi pasca Pemilu, banyak kyai memiliki kerjaan sampingan sebagai makelar massa. Dan ternyata kepengurusan PBNU dibawah Hasyim tidak bisa mengatasi kondisi demikian. Atau mungkin karena pengurus PB juga lupa dengan tanggungjawabnya terhadap jam’iyyah?
Apa pula kata dunia jika ketua PBNU sekaligus WCRP sudah menyarankan negara untuk “menumpas” aliran-aliran yang menurut Hasyim “sesat”? Dalam konteks perdamaian, bahasa mempunyai pengaruh yang signifikan bagi keberlangsungan perdamaian. Misalnya kata “tumpas atau menumpas” semestinya diganti dengan “membenahi, meluruskan atau mengajak kembali”. Dengan jabatan dan posisinya sebagai pemimpin organisasi keagamaan, Hasyim tidak layak mengeluarkan pernyataan demikian. Kalimat “menumpas aliran dan pemahaman keagamaan sesat” bisa juga ditafsirkan sebagai himbauan untuk “menumpas orang-orang yang mengikuti aliran dan meyakini pemahaman keagamaan sesat”. Karena keyakinan bagi seseorang harus dibela sekalipun nyawa taruhannya.

Dalam diskursus keagamaan, NU di bawah pimpinan Hasyim nampaknya tidak lagi berdiri di “tengah”. Wacana keagamaan yang dibangun semakin “ke-kanan-kanan-an” bahkan cenderung mendekati “Wahabi”. Ternyata Hasyim tidak secerdas dan sebijak Gus Dur, yang mampu menaungi sekaligus mengkomunikasikan pemikiran serta keinginan anak-anak muda dengan para sesepuhnya. Hasyim mestinya sadar bahwa anak-anak muda inilah nantinya yang akan menggantikan kepemimpinannya. Jika pemikiran-pemikiran bebas anak-anak muda sejak awal diberangus dan didakwa salah, kapan mereka tahu bagaimana yang benar. Bukankah pemikiran dan pemahaman mereka adalah jawaban atas situasi dan kondisi yang dirasakannya, yang tentu sangat jauh berbeda dengan tantangan jaman ketika Hasyim muda? Ada apa sebenarnya dengan Hasyim?
.

PEMILU UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

2009-04-26T23:28:00.000-07:00

Geger politik yang sedang berlangsung di Indonesia belakangan ini sedikit banyak memberi gambaran bagaimana sebenarnya watak para politisi serta kemana bangsa ini akan dibawa mereka. Hal ini bisa diruntut sejak konflik penetapan partai peserta Pemilu 2009. Jumlah partai peserta Pemilu yang lebih banyak dari jumlah partai Pemilu 2004 mengisyaratkan semakin besarnya “kehendak berkuasa” para politisi. Jika boleh menjustifikasi pikiran politisi, “kalau kesempatan dari partai lama tidak ada mengapa tidak buat yang baru?”
Setelah pro dan kontra jumlah partai, perubahan cara mencoblos menjadi mencontreng tidak lepas dari perdebatan menjelang Pemilu 2009. Banyak pihak, dengan berbagai alasan menyangsikan perubahan cara memilih akan sukses. Hingga salah seorang ketua partai menyerukan pada pendukungnya agar tetap mencoblos, bukan mencontreng. Bukanlah hal yang tanpa alasan jika salah seorang ketua partai melakukan itu, mengingat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan akan berakibat pada mubadzirnya suara pendukung partainya.
Sandiwara konflik politik pun kemudian berlanjut pada tahap penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Tidak hanya partai besar yang angkat bicara, yang kecil bahkan partai gurem pun tidak mau ketinggalan menyorotinya. Seolah mereka adalah pejuang hak rakyat yang paling idealis, tidak rela jika ada warga Indonesia yang tidak mendapatkan hak pilih. Padahal dari sekian banyak jumlah penduduk yang mereka bela hak pilihnya belum tentu pula memilih partai atau nyotreng nama mereka. Toh pada akhirnya politisi yang mempermasalahkan DPT tetap saja bertarung memperebutkan kursi dewan.
Lalu untuk apa bersikap sok idealis, berteriak keras di depan media jika cara yang digunakan politisi menjelang dan saat pemilihan masih menggunakan cara yang kotor? Tidak kurang bukti jika di lapangan para caleg membagikan uang. Termasuk caleg-caleg yang menarik kembali bantuan mereka, termasuk yang sudah diberikan pada tempat-tempat ibadah. Bukan hal yang berlebihan jika masyarakat mempertanyakan tingkat keimanan para politisi yang notabenenya adalah calon wakil masyarakat di parlemen. Ditambah lagi dengan banyaknya caleg stress karena tidak berhasil menduduki kursi dewan dan terpaksa harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa setidaknya menambah lembaran buram proses politik Indonesia.
Belum selesai dengan konflik-konflik tadi, petinggi-petinggi partai sudah menyibukkan diri mencari Calon Presiden dan Wakil Presiden. Hitung-hitungan perolehan suara partai dan figur yang akan diusung menjadi Capres dan Cawapres hampir setiap hari menghiasi wajah media massa dan elektronik. Bukan mustahil jika figur-figur pengisi jabatan menteri atau setingkat menteri sudah menjadi pembicaraan para elit politik negeri ini.

Membandingkan Pemilu 2009 dengan 1955

Secara teori, para pakar politik yang apatis terhadap proses politik telah memberikan rumus. Bahwa politik tidak lebih sebatas “Kepentingan siapa, mendapat apa dan bagaimana caranya”. Sebaik dan seburuk apapun proses politik di sebuah negara tentulah merupakan hasil perhitungan demikian. Terlebih lagi di Indonesia yang proses demokratisasinya masih seumur jagung jika dibandingkan dengan negara-negara maju di Eropa maupun Amerika. Tetapi apapun pendapat dan teori pakar-pakar politik tentang politik, nasib sebuah bangsa akan ditentukan oleh proses politiknya.
Menurut pandangan pengamat politik, Indonesia sebenarnya telah mengalami penurunan kualitas demokratisasi yang tajam jika membandingkannya dengan Pemilu tahun 1955. Bisa dibayangkan, sebuah negara yang baru berumur sepuluh tahun dengan segala keterbatasan teknologi telekomunikasi dan data mampu menyelenggarakan proses politik yang pertama sekaligus paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Jumlah partai lebih banyak dari Pemilu-pemilu setelahnya bukanlah persoalan yang fundamental. Partai politik peserta Pemilu 1955 juga menyerap segala aspirasi dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Mulai ideologi paling kanan hingga ideologi kiri mentok memiliki peran dan kesempatan yang sama. Keterbatasan sarana dan prasarana pemilihan hingga DPT tidak dijadikan isu untuk menggugat panitia penyelenggara maupun keabsahan hasilnya. Kondisi yang berbeda dengan Pemilu 2009 yang memakai kecanggihan teknologi informasi, pendataan hingga sarana dan pra sarana penunjangnya.
Ada beberapa perbedaan mendasar jika membandingkan Pemilu 1955 dengan Pemilu 2009 yang lalu. Pertama, tujuan partai politik bukan menghasilkan wakil yang berkualitas, tetapi lebih menekankan pada kuantitas dan popularitas. Paling tidak menjamurnya caleg dari kalangan selebritas bisa dijadikan barometer. Bagaimana mungkin seorang artis yang selalu disibukkan dengan jadwal shooting bisa memahami harapan dan peliknya masalah sosial yang sedang terjadi di masyarakat.
Kedua, Pemilu tidak lagi dipahami sebagai proses politik untuk mengukuhkan kedaulatan rakyat. Melainkan hanya sekedar ajang perebutan kekuasaan semata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Jika demikian adanya bukanlah kemakmuran yang akan dirasakan oleh rakyat, sebaliknya kemunduran dan perpecahan bangsa semakin parah yang disebabkan oleh tarik-menarik kepentingan penguasa dan pemodal-pemodal besar.
Ketiga, paradigma mencari sosok pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan rakyat berubah menjadi paradigma mencari penguasa yang sesuai dengan kepentingan konglomerat dan pejabat. Sifat dasar penguasa adalah ke-aku-an dengan cara menghegemoni cita-cita yang sedang dikuasainya agar sesuai dengan sang penguasa. Tidak pandang apakah data yang disajikan sesuai dengan kenyataan dilapangan atau tidak. Kebijakan yang berhasil dan diterima khalayak dengan berbagai cara diakui sebagai hasil inisiatifnya, bukan inisiatif bersama pihak-pihak dibelakangnya.
Saatnya kembali pada pandangan politik dasar, bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat serta untuk kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya (penguasa). Mengutip pandangan mantan Presiden Soekarno, diatas kedaulatan presiden adalah kedaulatan rakyat, dan di atas segalanya adalah kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa.
.

PILKADA DAN ANCAMAN DEMOKRASI

2008-04-14T19:28:00.000-07:00

Belakangan kita sering disuguhi kabar tentang konflik pasca Pilkada di berbagai daerah. Konflik pasca Pilkada ternyata tidak hanya terjadi antara Bupati atau Gubernur baru dengan calon lain yang gagal. Tetapi sudah membawa masyarakat yang tidak berkepentingan langsung, masuk ke dalam konflik tersebut. Parahnya lagi, konflik interest elit politik tersebut memakan korban serta mengakibatkan rusaknya berbagai fasilitas umum yang dibiayai oleh anggaran negara. Tak ayal anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah semakin besar, karena ditambah biaya perbaikan fasilitas-fasilitas umum yang menjadi sasaran konflik.
Dari sini kita bisa menilai, bahwa politik atau kekuasaan memiliki daya pikat yang sangat besar terhadap masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan juga dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh seorang calon Bupati dalam sebuah Pilkada. Konon anggaran yang disiapkan seorang kandidat Bupati bisa mencapai angka 10 milyar. Sedangkan anggaran yang dipersiapkan untuk memenangkan Pilgub (Pemilihan gubernur), tinggal dikalikan dengan jumlah Kabupaten yang ada di wilayah propinsi tersebut. Sehingga bisa jadi penyebab utama terjadinya konflik pasca Pilkada adalah faktor besarnya anggaran yang dikeluarkan seorang calon. Alhasil gugat menggugat hasil Pilkada dan intitusi KPU pun seakan menjadi agenda rutin.
Jawa Tengah nampaknya ada tren baru, propinsi yang sedang mempersiapkan diri menghadapi hajatan politik (Pilgub) pada tanggal 22 Juni 2008 mendatang. Tren baru tersebut adalah maraknya operasi penertiban gambar calon-calon gubernur di beberapa Kabupaten dan Kota. Dengan berbagai alasan, pemerintah daerah setempat tidak ingin ada “hiasan baru” berdesakan di wilayahnya. Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan pada saat Pilkada berlangsung di daerah tersebut. Sudut-sudut kota penuh dengan gambar para calon Bupati atau Wali Kota, termasuk gambar mereka yang mengeluarkan kebijakan penertiban.
Pilkada dan Pilgub memang akrab dengan ketidakjelasan peraturan, kesemrawutan, money politic, hingga kerusuhan. Kondisi demikian nampaknya memunculkan pemikiran untuk menggunakan kembali sistem lama. Dimana Bupati dan Gubernur dipilih oleh wakil rakyat yang duduk di legislatif. Selain hemat biaya, sistem lama dianggap bisa mengurangi pengeluaran pemerintah atau digunakan untuk program lain. Sistem lama pun seolah memberikan rasa aman, sekaligus mengurangi kerja-kerja lapangan melelahkan yang jarang dilakukan oleh bupati atau gebernur dengan biaya pribadi.

Menyempurnakan Sistem Pilihan langsung
Sistem lama sepintas memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi jika kita amati, penggunaan sistem lama merupakan indikasi kemunduran proses demokratisasi di Indonesia. Sejarah lama akan terulang, dimana rakyat kembali dipimpin oleh figur yang tidak mereka kenal. Elit politik terutama yang duduk di legislatif akan mendapat “jatah lebih” dari para calon kepala daerah. Politik kembali lagi menjadi urusan kalangan elit dimana rakyat tidak perlu tahu.
Selain itu, Partai politik akan kehilangan fungsinya dalam memberikan pendidikan politik pada konstituennya dan kembali menjadi sekedar mesin pendulang suara lima tahunan. Padahal semestinya partai politik dan anggota partai di legislatif tidak hanya bertugas mensukseskan partai dan anggotanya saja. Fungsi lain yang lebih penting adalah menjadi corong aspirasi konstiuen dan masyarakat pada kebijakan pemerintah, memberikan pendidikan politik, sekaligus mengawasi jalannya pembangunan. Walau pada kenyataannya di Indonesia, kerja partai politik belum optimal dalam menjalankan fungsi-fungsi partai. Akan tetapi, pilihan kembali pada sistem lama tentu saja akan memotong seluruh fungsi partai politik tersebut.
Sistem lama pun tidak memberikan jaminan Bupati atau Gebernur merupakan orang yang bersih dan mengerti kondisi rakyatnya. Tidak ada jaminan pula yang terpilih KKN-nya lebih sedikit dibandingkan pilihan masyarakat langsung. Bahkan bisa jadi sebaliknya, karena ia merasa pertanggungjawabannya hanya pada legislatif saja. Incumbent bisa dengan mudah terpilih kembali asalkan memiliki banyak uang dan tawar menawar di tingkat fraksi selesai. Faktor popularitas dan kepercayaan publik tidak akan menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pemimpin daerah. Setidaknya kekurangan-kekurangan inilah yang kita rasakan semasa menggunakan sistem lama.
Politik memang sering berubah bentuk, dari sebuah sarana mewujudkan “kondisi terbaik” bagi seluruh rakyat, menjadi hanya sekedar pertarungan memperebutkan kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Sisi gelap dari sebuah proses politik, yang tentu saja kita rasakan keberadaannya sekarang. Dalam konteks ini tindakan yang mestinya dilakukan adalah memperbaiki sistem dan mekanisme politik yang sedang berjalan di Indonesia.
Untuk sampai ke arah itu, pemerintah bisa memulainya dengan transparansi anggaran yang dipersiapkan oleh seorang calon, sebagaimana yang dilakukan Amerika Serikat. Seluruh masyarakat Amerika bisa mengakses informasi mengenai jumlah kekayaan, dana yang dipersiapkan dalam pemilihan, dari mana asalnya, siapa yang menyumbang, bahkan berapa jumlah hutang sang calon. Dari sini kemudian dapat diprediksi arah kebijakan pembangunan yang akan diambil calon jika terpilih menjadi pemimpin.
Masyarakat bisa menentukan pilihannya sejak awal dari informasi anggaran sang calon yang dapat mereka akses. Hal ini tentunya tidak untuk melancarkan money politic di masyarakat. Melainkan sebagai sarana mengetahui siapa para penyumbang dana para kandidat. Ini untuk menghindari aliran dana dari orang-orang “bermasalah”. Sistem demikian setidaknya bisa menjadi upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi dan kolusi sejak dini.
Berbeda dengan Indonesia, calon-calon enggan memberikan informasi berkaitan dana yang mereka siapkan dan siapa donaturnya. Sehingga para calon dengan mudah menampung “dana-dana tidak halal” dari orang-orang bermasalah, dan tentunya dengan “kompensasi yang tidak halal” pula. Konsekuensinya kebijakan pemerintah akan memihak pada kalangan elit, orang-orang bermasalah dan jauh dari kepentingan rakyat. Belum lagi jika para donaturnya terjerat kasus hukum. Hal ini tidak saja menyita perhatian sang Bupati atau Gubernur, tetapi juga ikut menyita anggaran daerah.
Pilkada, Pilgub dan Pilpres secara langsung sejatinya bisa menjawab dan menjamin kedaulatan rakyat atas negara. Amanat reformasi sudah tercakup dalam sistem pemilihan langsung. Akan tetapi kita mesti waspada, karena kedaulatan rakyat bisa saja direnggut oleh sistem yang kita anggap paling demokrastis ini. Perbaikan sistem dan mekanisme Pilkada langsung mutlak perlu dilakukan, agar Indonesia tidak kembali pada sistem politik yang elitis. Karena sistem pemerintahan yang demokrasitis harus dipahami sebagai sistem yang berasal dari rakyat, diatur menurut kehendak rakyat dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat.

Belakangan kita sering disuguhi kabar tentang konflik pasca Pilkada di berbagai daerah. Konflik pasca Pilkada ternyata tidak hanya terjadi antara Bupati atau Gubernur baru dengan calon lain yang gagal. Tetapi sudah membawa masyarakat yang tidak berkepentingan langsung, masuk ke dalam konflik tersebut. Parahnya lagi, konflik interest elit politik tersebut memakan korban serta mengakibatkan rusaknya berbagai fasilitas umum yang dibiayai oleh anggaran negara. Tak ayal anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah semakin besar, karena ditambah biaya perbaikan fasilitas-fasilitas umum yang menjadi sasaran konflik.

MAULID NABI DAN REVITALISASI AGAMA

2008-03-18T22:21:00.000-07:00

Pada tanggal 20 Maret nanti, umat Islam akan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang dikenal sebagai hari Maulid Nabi. Umat muslim di Indonesia memiliki banyak tradsi untuk menyambutnya. Seperti lazim dilakukan masyarakat di pulau Jawa adalah membaca kitab al Barzanji, atau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan bezanjen. Tradisi ini biasanya dilakukan selama tujuh malam mejelang hari Maulid.
Sementara pada level masyarakat yang lebih mampu, mengadakan pengajian akbar. Biasanya panitia pengajian akbar akan mengundang da’i kondang dari dalam maupun luar kota. Para da’i akan diminta menjelaskan kejadian-kejadian (mu’jizat) seputar kelahiran serta nilai positif dari sejarah kehidupan Nabi. Nilai-nilai positif yang dapat ditangkap da’i, kemudian dikomparasikan dengan kehidupan masyarakat modern saat ini.
Harus diakui bahwa pengajian Maulid Nabi memiliki fungsi strategis sebagai media untuk memasyarakatkan sejarah dan ajaran Nabi. Di samping didengarkan oleh banyak orang, pengajian adalah cara belajar yang mudah bagi masyarakat dari pada membaca kitabnya. Selain itu, budaya mendengarkan lebih diminati masyarakat Indonesia dibandingkan budaya membaca. Walaupun ada kelemahan mendasar dalam metode belajar yang menekankan pendengaran, masyarakat menjadi miskin penafsiran.
Sebagai sebuah metode dakwah, pengajian temporer Maulid Nabi tentu ada kelemahan dan kelebihan. Tinggal bagaimana mengemas pengajian agar sejarah kehidupan Nabi dipahami sebagai substansi perjuangan dalam agama, bukan formalisasi agama sebagaimana dipahami sebagian masyarakat. Sebuah sistem (politik, sosial, ekonomi dan budaya) apapun, jika sesuai dengan substansi yang diperjuangkan agama maka layak dipertahankan.
Sejauh amatan penulis selama ini, muatan dalam pengajian Maulid Nabi lebih banyak mengajak pendengarnya bernostalgia dengan kehidupan harmonis yang berhasil diciptakan Nabi. Dan proses dakwah demikian akan menciptakan penilaian serba salah pada kehidupan sekarang. Masyarakat kemudian mengkultuskan kehidupan seperti pada masa Nabi hidup atau masa sesudahnya. Pada tingkat selanjutnya, masyarakat termotivasi kembali pada sistem yang berlaku pada masa Nabi dan sahabat.
Sayangnya, sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa untuk kembali pada kehidupan seperti masa Nabi adalah mustahil. Karena seiring cepatnya arus teknologi, tantangan yang dihadapi masyarakat sekarang jauh lebih kompleks dari tantangan yang dihadapi Nabi. Selain itu, pasca Nabi, tidak ada orang atau kelompok yang memiliki otoritas hukum dalam bidang agama maupun bidang kehidupan lainnya seperti Nabi.
Masyarakat saat ini sedang mengalami keterasingan karena proses kehidupan yang semakin cepat dan terkotak-kotak, ketakutan pada kemungkinan kegagalan hidup dalam kejamnya persaingan ekonomi dan profesi. Masyarakat kemudian terjebak dalam sebuah formalisasi keagamaan belaka, yang tentu saja tidak bebas dari kepentingan kelompok elit. Atas nama agama, kepentingan sekelompok orang diakomodir pada tingkat yang lebih tinggi (negara).
Kondisi seperti ini pernah terjadi di Eropa sebelum renaisance dimana negara berkerjasama dengan agamawan untuk mengeksploitasi rakyat. Para agamawan dihegemoni oleh elit politik dalam kerangka hubungan fungsionalitas hingga agama kehilangan watak transformatif-nya. Sementara umat dibiarkan hidup di tengah-tengah kemiskinan sembari berharap kenikmatan di akhirat kelak.
Fakta itu tentu bertentangan dengan misi perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. Secara eksplisit dalam sejarah, yang senantiasa dibaca pada saat Maulid Nabi, disebutkan Nabi merupakan sosok yang sopan, mencintai dan berjuang bersama rakyat tertindas serta anti penindasan. Nabi pun disucikan dari sifat-sifat biadab masyarakat Arab jahiliyah, sebuah masyarakat yang tidak beradab, anarki, penindas dan tidak mau menerima perbedaan sehingga memicu perang saudara.
Sementara dalam konteks ekonomi, Nabi Muhammad menekankan pertumbuhan berjalan seimbang dengan pemerataan. Beliau tidak saja mengajarkan kepada umatnya agar memiliki etos kerja yang kuat, tetapi yang terpenting lagi adalah pemerataan ekonomi (zakat) agar kekayaan tidak hanya berputar pada segelintir orang saja. Sistem ekonomi yang hanya menekankan pertumbuhan saja, hanya akan memperbesar kesenjangan ekonomi masyarakat.
Tetapi pemahaman masyarakat terhadap ajaran-ajaran agama sedang mengalami proses kemunduran. Pemahaman akan ekonomi Islam, misalnya, hanya sebatas mendirikan Bank Syari’ah atau Asuransi Syari’ah. Padahal menurut Asghar Ali Engeener, ekonomi Islam adalah perlawanan terhadap ekonomi kapitalistik yang selama ini menindas orang-orang miskin. Misi utama ekonomi Islam bukan sekedar gerakan simpati terhadap nasib orang miskin, biasanya dengan infaq, shodaqoh dan zakat. Tetapi merombak struktur yang timpang, menghisap, menindas dan tidak adil yang menjadi sumber kemiskinan.
Masyarakat yang lebih menekankan formalisasi agama dibandingkan substansi agama, disebabkan oleh reaksi para elit agama (religious elite) atas perubahan-perubahan yang terjadi di luar agama. Selama ini modernisasi yang diwakili peradaban Barat dan terbukti lebih maju Timur, oleh para elit agama, dianggap sebagai musuh. Ironisnya para elit agama tersebut sekaligus menjadi media promosi “murah” bagi produk-produk tersebut.
Semestinya tugas agama dan elitnya, adalah menanamkan nilai-nilai baru dan mengganti nilai-nilai yang bertantangan dengan ajaran-ajaran agama. Agama harus terlibat aktif dalam menetapkan sasaran pembangunan, metode dan sarana yang diperlukan, serta menetapkan orientasi pembangunan. Untuk menunjang itu, pemahaman agama harus ditempatkan dalam kerangka kemanusian (masalah kemiskinan, kerusakan lingkunga hidup dan ketidak adilan).
KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam sebuah tulisan menyebutkan, bahwa Islam melekatkan kewajiban yang tidak ringan pada umatnya. Kawajiban itu ialah senantiasa konsisten dalam berpikir dan mencari pemecahan bagi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, kewajiban menjunjung tinggi tujuan utama kehidupan menurut Islam, menyediakan sarana untuk mencapai tujuan, serta bertanggungjawab dan jujur. Tujuan kehidupan menurut Islam tidak lain adalah berusaha maksimal mencari kemaslahatan, menjauhkan kerusakan dan menerapkan asas kerahmatan dalam seluruh kehidupan.
Semua kewajiban tersebut adalah konsekuensi dari pengakuan Islam terhadap manusia. Pertama, Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lain ciptaan-Nya. Kedua, manusia diberi penghargaan sebagai wakil Tuhan di bumi dan diberi kepercayaan untuk mengelolanya. Ketiga, manusia diberi modal dasar oleh Tuhan dan tidak diberikan pada makhluk lainnya.
Tujuan Islam tersebut yang seharusnya mendapat porsi lebih besar dalam tema-tema dakwah agama, tidak terkecuali Maulid Nabi. Ulama, salah satu elit pemimpin dalam masyarakat dan diyakini sebagai “para pewaris Nabi”, mestinya mulai mengkampanyekan dan bergerak muwujudkan tujuan agama. Dengan melaksanakan kewajiban tersebut secara kontiniu dan integral, masalah-masalah yang ada di masyarakat saat ini dan masa depan dapat diselesaikan

Pada tanggal 20 Maret nanti, umat Islam akan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang dikenal sebagai hari Maulid Nabi. Umat muslim di Indonesia memiliki banyak tradsi untuk menyambutnya. Seperti lazim dilakukan masyarakat di pulau Jawa adalah membaca kitab al Barzanji, atau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan bezanjen. Tradisi ini biasanya dilakukan selama tujuh malam mejelang hari Maulid.

KEPEDULIAN AGAMA TERHADAP KEMISKINAN

2008-03-13T03:10:00.000-07:00

Kemiskinan nampaknya sudah menjadi “masalah” bersama bagi seluruh negara di dunia. Dan selama manusia masih hidup dimuka bumi, kemiskinan akan terus ada. Selama ada manusia yang kaya, maka selama itu pula akan ada manusia yang disebut miskin. Sehingga tidak mungkin menghilangkan kemiskinan dari muka bumi, sebuah hukum alam. Akan tetapi, kondisi miskin tidak serta merta dipahami sebagai takdir. Karena selain rasa ingin lepas dari kondisi miskin adalah kodrat manusia dan kondisi miskin adalah sebuah proses kehidupan.
Akan tetapi selama ini kemiskinan dilihat hanya sekedar pada ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Seharusnya kemiskinan dilihat sebagai kondisi tidak adanya kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi, pendidikan, teknologi dan politik, serta ketidakmampuan masyarakat untuk mengaaktualisasikan diri (termasuk dalam bidang usaha). Program pengentasan kemiskinan hendaknya tidak hanya berkonsentrasi dalam meningkatkan pertumbuhan saja, tetapi juga pemerataan akses dan kesempatan. Meningkatkan pertumbuhan tanpa pemerataan akan menyebabkan proses pemiskinan dan semakin lebarnya kesenjangan sosial.
Sebuah contoh program pengentasan kemiskinan yang berawal dari cara pandang keliru adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Korban meninggal karena berdesak-desakan dalam antrian BLT, pengurus Kelurahan hingga RT yang menjadi korban amukan massa karena dinilai tidak adil, hingga pembakaran balai desa adalah contoh kegagalan program BLT. Dampak BLT yang paling besar adalah semakin rusaknya mental masyarakat dan pejabat.
Disatu sisi, pemerintah tengah berusaha keras menghadirkan investor, terutama investor asing. Walaupun beberapa pengalaman kerjasama dengan investor asing menyebabkan kondisi tidak menyenangkan bagi masyarakat. Sebut saja kasus Freeport yang menggondol sebagian besar emas di tanah papua dan meninggalkan konflik horizontal. Demikian pula kasus limbah PT. Neumont di Buyat yang memakan korban dari kalangan masyarakat bawah. Bangsa ini hanya bisa menyaksikan sumber daya miliknya sebagian besar dinikmati oleh orang luar tanpa bisa berbuat banyak.
Kesadaran akan hal itu mungkin baru muncul ketika bangsa ini mengalami penurunan ketahanan pangan masyarakat akhir-akhir ini. Selama ini petani dan nelayan seolah terlupakan. Kurangnya jaminan pemerintah pada sektor pertanian dan perikanan menjadi penyebab utama masyarakat beralih profesi. Akibatnya potensi-potensi desa dan laut yang menyokong ketahanan pangan tidak tergali optimal bahkan ditinggalkan. Desa menjadi kantong-kantong besar kemiskinan.
Sebuah kondisi ironis, mengingat bangsa ini adalah bangsa agraris. Kebutuhan petani dan nelayan tidak hanya terletak pada pemenuhan pangan atau subsidi. Kebutuhan yang lebih banyak dan menentukan sebenarnya ada dalam konteks pasca produksi (penjualan), distribusi dan akses mereka terhadap kebijakan politik. Jika cara pandang pemerintah terhadap kemiskinan masih sekedar memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, akan sulit bangsa ini keluar dari krisis.

Mengemas Agama Untuk Merubah Sistem Penindas
Menanggulangi kemiskinan tentu tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja. Akan tetapi pengentasan kemiskinan merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat dimana saja dan kapan saja. Sebagai individu beragama dan hidup dalam masyarakat yang beragama, melakukan sesuatu untuk mengentaskan kemiskinan adalah kewajiban kemanusiaan dan agama.
Sebagaimana yang dipaparkan oleh KH. Hasyim Muzadi dalam Forum global Consultation di markas PBB, New york, beberapa waktu lalu. Ketua Umum PBNU sekaligus Presiden World Conference of Religion for Peace (WCRP) dan Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) itu menyatakan bahwa agama harus meningkatkan perannya dalam mengatasi masalah kemiskinan di dunia. Ini merupakan sinyal positif yang datang dari kalangan agamawan, dan seluruh agama sejatinya adalah agama yang anti kemiskinan.
Agama tentu tidak dipahami sekedar sebagai kegiatan ritual menyembah Sang Pencipta. Lebih dari itu, agama bersifat sangat progresif dalam menghadapi masalah-masalah sosial umatnya. Rasul atau Nabi yang diutus di muka bumi memiliki misi besar membebaskan masyarakat dari penindasan. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Konfusius, Budha adalah inspirator besar pembebasan yang membawa komunitas tertindas menjadi komunitas yang merdeka.
Para utusan Tuhan ini memulai misi dakwahnya dari komunitas tertindas, bukan dari komunitas yang mapan (penindas). Mereka tidak sekedar berempati atau simpati pada kesengsaraan yang dialami komunitasnya. Membawa perubahan dan membebaskan dari sistem penindasan, serta mewujudkan sistem yang berkeadilan sosial sesuai perintah Tuhan adalah misi utama yang mereka emban.
Agama menempatkan masyarakat tertindas (miskin) dalam posisi yang terhormat. Do’a orang miskin merupakan salah satu penyokong kemakmuran negara, selain ilmu para agamawan, keadilan pemerintah dan kedermawanan orang kaya. Tidak adanya perhatian dari ketiga golongan terakhir adalah bentuk kelalaian tugas kemanusiaan dan beragama. Idealnya para ilmuwan dan agamawan mencari terobosan mengkampanyekan perubahan, pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan yang berkeadilan dan kesejahteraan.
Kondisi miskin dan kelalaian memperhatikan masyarakat miskin akan menambah jumlah masalah yang harus diselesaikan bangsa. Kemiskinan akan menyebabkan orang akan melakukan apapun –termasuk tindakan negatif- supaya dapat bertahan hidup. Meningkatnya kasus kriminalitas di tengah masyarakat pemicunya adalah masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan menyebabkan individu melupakan hukum negara bahkan ajaran agama yang melarang mereka berbuat aniaya terhadap orang lain.
Sayangnya, ajaran agama yang agung dan indah tentang perhatian terhadap orang miskin menjadi tidak populer. Porsi ajaran yang disampaikan lebih banyak pada ibadah ritual belaka. Larangan agama yang sering disampaikan pun hanya sebatas larangan meninggalkan ritual rutin tersebut. Hukuman dan ancaman bagi mereka yang lalai terhadap masyarakat miskin, pemerintah yang tidak adil, hampir musnah dalam dakwah keagamaan.
Metode yang dipilih agama dalam membela masyarakat miskin tentunya bukan metode yang menghalalkan segala cara, seperti tindakan kekerasan. Metode yang digunakan haruslah memanusiakan manusia dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam sebuah pemerintahan. Bahwa setiap individu pada dasarnya (fitrah) adalah manusia yang baik. Penindasan yang dilakukan oleh individu lebih dipahami sebagai pengaruh faktor-faktor ekternal. Sehingga perubahan dipahami bukan sebagai pergantian kepemimpinan yang dianggap menindas saja, tetapi perubahan sistem yang menindas.
Agama harus mengambil kembali peran strategisnya sebagai benteng moral dan kemanusiaan. Di Indonesia, agamawan memiliki potensi besar mengajak umatnya –terutama yang duduk di pemerintahan- melakukan gerakan kepedulian terhadap masyarakat miskin. Tentu bukan hanya sekedar simpati dan empati saja, melainkan pada pemerataan akses, keempatan dan membawa perubahan dari sistem yang menindas pada sistem yang adil.
Tuhan telah menyelenggarakan bumi untuk kesejahteran manusia sekaligus memilih manusia untuk menjadi pemimpin. Ketidakadilan, penindasan, kerusakan bumi merupakan bentuk pengingkaran terhadap fitrah manusia. Sebaliknya, mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan pelestarian bumi merupakan kewajiban setiap manusia, khususnya manusia yang beragama.

Kemiskinan nampaknya sudah menjadi “masalah” bersama bagi seluruh negara di dunia. Dan selama manusia masih hidup dimuka bumi, kemiskinan akan terus ada. Selama ada manusia yang kaya, maka selama itu pula akan ada manusia yang disebut miskin. Sehingga tidak mungkin menghilangkan kemiskinan dari muka bumi, sebuah hukum alam. Akan tetapi, kondisi miskin tidak serta merta dipahami sebagai takdir. Karena selain rasa ingin lepas dari kondisi miskin adalah kodrat manusia dan kondisi miskin adalah sebuah proses kehidupan.

NU Terjebak Politik?

2008-03-12T20:02:00.000-07:00

Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) sesungguhnya memiliki peran signifikan menentukan arah pembangunan. Hal ini tidak saja karena banyaknya jumlah jamiyyah, tetapi juga SDM yang dimiliki NU telah memasuki ruang-ruang politik dan pemerintahan. Sejarah membuktikan, dalam kondisi seperti apapun NU masih dapat bertahan dan tetap memberikan kontribusi dalam pembangunan.
Tetapi sebagai ormas terbesar, NU tidak lepas dari masalah. Terutama dalam menentukan sikap politiknya. Pilihan “kembali pada Khittah 1926” ternyata tidak dilaksanakan seecara konsekuen oleh Pengurus Besar hingga Pengurus Ranting. Masih banyak pengurus yang rangkap jabatan dalam organisasi sosial politik atau menggunakan NU sebagai alat memobilisasi massa pada even politik. Sebuah sinyal yang menunjukkan sikap setengah hati terhadap Khittah 1926.
Khittah 1926 memberikan amanat kepada NU untuk kembali pada bentuk organisasi sosial kemasyarakatan dan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat atau umat. Pilihan yang didasari oleh pengalaman NU selama beberapa dasawarsa, terutama saat Orde Baru bercokol kuat di Indonesia. NU hanya disapa manakala even politik lima tahunan (Pemilu) akan digelar. Setelah even itu berlalu NU kembali merana di tengah ruwetnya masalah pembangunan dan kehidupan masyarakat yang semakin merosot.
Kondisi demikian menjadikan NU dipandang sebelah mata oleh para elit politik. NU dianggap selesai manakala para elit sudah memberikan kontribusi (dana) yang entah dari mana asalanya. Kyai-kyai NU (syuriah) kehilangan supremasinya sebagai benteng pertahanan moral bangsa. Sehingga di daerah muncul kosakata gaul “Kyai Khomsin-khomsin”, yang memberikan predikat negatif. Kyai akan manut dan diam dengan bisyaroh uang lima puluh ribuan.
NU hanya bisa bernostalgia dengan sejarah gemilang yang pernah diraihnya pada masa awal terbentuknya negara. Generasi penerusnya hanya bisa “memutar kaset lama” tanpa tahu bagaimana cara mengulang sejarah gemilang itu. NU mengalami distorsi gerakan besar-besaran dari apa yang dicita-citakan founding fathers-nya. Sementara generasi penerus NU terjebak dalam perangkap politik, menganggap politik adalah satu-satunya cara yang dapat memajukan jam’iyyah.
Dan ternyata tidak sedikit generasi NU yang menikmati perangkap politik. Sehingga kelompok yang menikmatinya akan menganggap anak-anak muda berpikiran kritis yang melakukan gerakan pemberdayaan, sudah keluar dari rel organisasi. Padahal sejarah gemilang generasi awal NU bukanlah murni hanya dalam konteks politik. Sebaliknya NU besar karena pemberdayaan masyarakat dalam bidang keagamaan, sosial, ekonomi dan budaya yang berjalan efektif.
Generasi awal NU lebih lihai menjaga jarak dengan dunia politik maupun pemerintah. Mereka tahu kapan harus mendukung pemerintah dan kapan bersuara lantang mengkritik pemerintah, tatkala menyengsarakan rakyatnya. NU kemudian menjelma sebagai organisasi yang senantiasa dipertimbangkan oleh organisasi lain maupun pemerintah negeri ini.
NU nampaknya mesti segera mengoreksi perjalanan panjangnya selama ini. Kaidah-kaidaf fiqh seperti Al muhafadhotu ‘alaa al qadimish sholih wa al akhdu bi al jadiid al ashlah yang idealnya sebagai kerangka organisasi ternyata hanya menjadi icon belaka. Mempertahankan yang sudah ada dan masih baik tidak diiringi dengan mengambil yang baru yang lebih baik.
.
Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) sesungguhnya memiliki peran signifikan menentukan arah pembangunan. Hal ini tidak saja karena banyaknya jumlah jamiyyah, tetapi juga SDM yang dimiliki NU telah memasuki ruang-ruang politik dan pemerintahan. Sejarah membuktikan, dalam kondisi seperti apapun NU masih dapat bertahan dan tetap memberikan kontribusi dalam pembangunan.

KEBIJAKAN ARTIFISIAL DALAM REKOR MURI

2008-03-03T18:45:00.000-08:00

Tidak kalah dengan itu, beberapa pemerintah daerah juga terpacu untuk menorehkan rekor MURI. Diantaranya adalah Kota Pekalongan dengan batik dan Lupis ukuran raksasa, Kab. Banyumas dengan getuk goreng terbesar. Dan yang terbaru dari Kab. Pemalang dengan peserta Jalan serta sepeda sehat terbanyak pada hari Minggu, 24 Februari yang lalu pun dicatat sebagai rekor MURI.
Bagi elit politik dan orang-orang berkepentingan agenda-agenda semacam itu sangat bermanfaat, paling tidak menjadi agenda “say hello” pada masyarakat. Sekilas memang nampak merakyat, karena merupakan agenda bertemunya Bupati atau Wali Kota dengan masyarakat secara langsung. Masyarakat pun sejenak dapat melupakan masalah daerah yang belum dapat diselesaikan para elit politik tersebut.
Dari sekian banyak rekor MURI yang dapat ditorehkan oleh pemerintah daerah, muncul sejumlah pertanyaan. Berapa anggaran daerah yang dikeluarkan untuk memecahkan sebuah rekor MURI? Dan apakah rekor MURI yang dipecahkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat? Lalu siapa yang diuntungkan dengan torehan rekor MURI, pemerintah (Bupati dan Wali Kota) kah atau masyarakat?
Pertanyaan yang perlu kita renungkan, mengingat sedikitnya anggaran daerah yang benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Disamping karena hancurnya perekonomian masyarakat bawah karena mahalnya bahan pokok dan kelangkaan BBM. Belum lagi ketika menghadapi masalah cuaca yang menyebabkan macetnya distribusi dan memaksa petani dan nelayanmenghadapi masalah tambahan.

Menciptakan “Rekor Kualitas”
Kata “Rekor” mungkin diadopsi dari kata dalam bahasa Inggris “Record” yang berarti “catatan bagi sebuah prestasi seseorang atau kelompok masyarakat” atau “juara” (champions). Sehingga orang yang mampu meraih prestasi lebih tinggi dari pendahulunya dalam bidang yang sama, disebut pemecah rekor. Dan rekor dapat dirangkaikan dengan berbagai macam bidang kehidupan.
Pada masa Orba ada penghargaan (rekor) bagi daerah yang mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan indah. Penghargaan ini dikenal dengan Adipura, sementara orang yang berjasa terhadap lingkungannya mendapat penghargaan Kalpataru. Pada masa dan waktu tertentu penghargaan ini memang memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Seluruh anggota masyarakat dan pemerintah daerah berlomba-lomba menciptakan lingkungan bersih dan indah agar dapat meraih Adipura. Walaupun memang terkesan menjadi “program yang dipaksakan” kepada warganya.
Belakangan penghargaan tersebut terbukti tidak efektif dan bertentangan dengan kegiatan penebangan hutan –baik legal maupun ilegal- yang dibiarkan merajalela di Indonesia. Adipura dan Kalpataru tidak bisa menghentikan proses pengrusakan hutan dan lingkungan, hingga dampaknya kita rasakan saat ini. Yang diberikan Adipura kepada pemerintah dan masyarakat bukan kesadaran untuk mengelola dengan baik lingkungan serta berusaha melestarikannya. Akan tetapi tidak lebih dari sekedar sifat mengharap pujian dari atasan atau hanya disebut sebagai pahlawan, sifat yang dilarang bukan?.
Dari sini nampak bahwa penghargaan atau rekor yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga seperti MURI, hanya berorientasi pada kuantitas (seremonial) belaka bukan kualitas. Rekor akan diberikan kepada mereka yang mampu membuat benda berukuran raksasa atau mengadakan agenda yang diikuti oleh ribuan orang.
Jika dicermati sebuah rekor MURI yang mengikutsertakan ribuan massa bisa menghabiskan anggaran hingga ratusan juta rupiah. Dana yang tentunya berasal dari APBD dan seharusnya dialokasikan maksimal untuk masyarakat daerah. Jika pemerintah menginginkan, dana tersebut tentu bisa dialokasikan pada program-program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani, nelayan atau sektor-sektor usaha kerakyatan lainnya.
Selain menggunakan dana ratusan juta, kegiatan tersebut tidak serta merta memberikan dampak positif bagi usaha kecil menengah. Sebagai contoh pemerintah daerah yang membuat rekor produk khas daerahnya ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi produsen. Para produsen, yang sebagian masyarakat kecil, tetap saja susah memasarkan atau mendapat bantuan modal.
Rekor MURI berfungsi sebagai “bius” pemerintah yang siap me-ninabobo-kan masyarakat dari masalah nyata yang dihadapinya. Setelah acara berlalu mereka akan kembali lagi berhadapan dengan tingginya biaya produksi dan distribusi. Sedangkan Bupati, Gubernur atau Presiden akan semakin terkenal dan merasa telah memperhatikan masyarakat. Dan ini merupakan modal bagi mereka yang ingin menjabat kembali pada Pilkada selanjutnya. Atau cara untuk menghabiskan anggaran, tidak kalah dengan kunjungan luar kota para anggota legislatif.
Menciptakan rekor MURI atau usaha mendapatkan gelar pahlawan, yang terlanjur menjadi tren, merupakan salah satu usaha seseorang menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini kita tentu tidak bisa memungkiri bahwa setiap orang ingin eksistensinya diakui oleh masyarakatnya. Tinggal bagaimana proses seseorang menunjukkan eksistensi.
Nampaknya rekor MURI tidak diberikan kepada mereka yang hanya dapat mengungguli kuantitas, tetapi dirubah pada kualitas. Seseorang yang dapat menciptakan kualitas tertinggi atau meningkatkan kualitas masyarakat tentu dengan sendirinya akan selalu dikenang oleh masyarakatnya. Sementara dengan rekor kuantitas, masyarakat akan dengan mudah melupakan jika ada orang lain yang bisa memberi lebih banyak atau lebih besar darinya.

Akhir-akhir ini nampaknya kita sering disuguhi dengan berita keberhasilan seseorang, kelompok, lembaga dan bahkan sebuah pemerintahan setingkat kabupaten memecahkan rekor Musium Rekor Indonesia (MURI). Sebut saja sebagai contoh, sebuah SPBU di Tegal yang memecahkan rekor sebagai SPBU dengan jumlah toilet terbanyak atau rumah makan di kawasan pantura dengan deretan iklan terpanjang.

MEWUJUDKAN HARAPAN RAKYAT DENGAN PILGUB

2008-02-24T19:10:00.000-08:00

Seiring perkembangan peradaban manusia, konsep politik pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan nampaknya dunia modern saat ini menaruh harapan besar pada sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi dianggap sistem terbaik seluruh negara dunia untuk dapat mewujudkan kondisi terbaik bagi rakyatnya, dibandingkan sistem-sistem lain yang pernah ada di muka bumi. Karena itu, tidak jarang pemerintahan yang otoriter mengaku menggunakan sistem demokrasi.
Dalam konteks ini Indonesia juga memiliki pengalaman dengan demokrasi. Kata demokrasi bahkan disandingkan dengan sektor kehidupan lain diluar politik, seperti demokrasi ekonomi yang ditawarkan oleh Bung Hatta. Tidak kalah dengan Bung Hatta, Bung Karno pun pernah memberlakukan konsep Demokrasi Terpimpin pada masa-masa akhir kekuasannya. Sebagai finalnya, Indonesia kemudian mengambil sistem Demokrasi Pancasila yang multi tafsir.
Perkembangan mutakhir sistem demokrasi di Indonesia kemudian melahirkan konsep demokrasi langsung selain PEMILU, yaitu PILPRES, PILKADA dan PILGUB. Semua konsep itu menempatkan rakyat sebagai penentu utama kesuksesan sebuah hajatan politik, partai politik dan elit politisi yang bertarung didalamnya.
Akan tetapi dalam kenyataannya, PEMILU, PILPRES, PILGUB dan PILKADA yang sejatinya sebagai sarana berubah menjadi tujuan politik. Artinya setelah hajatan selesai maka selesailah tugas Partai politik dan politisinya. Sementara itu rakyat tetap saja menjadi penonton laju roda pembangunan yang setiap saat bisa menggilas mereka, tanpa mampu berbuat banyak. Atas nama pembangunan, keindahan tata kota dan banyak alasan lain rakyat harus merelakan lahan dan usahanya digusur.
Jika diamati politik sering berubah bentuk, dari sebuah sarana mewujudkan “kondisi terbaik” bagi seluruh rakyat, berubah menjadi pertarungan memperebutkan kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Sisi gelap dari sebuah proses politik, yang tentu saja tidak bisa ditolak keberadaannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Belajar Dari Pengalaman
Rakyat Jawa Tengah sedang mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Gubernur (PILGUB) pada bulan Juni 2008 nanti. Mungkin sebagian masyarakat juga menggantungkan harapan akan ada perubahan signifikan dalam beberapa sektor kehidupan, terutama ekonomi.
Harapan masyarakat Jateng pada pasangan calon gubernur (cagub) tersebut kiranya tidak berlebihan. Mengingat janji-janji cagub yang mulai disosialisasikan melalui berbagai media mengisyaratkan hal serupa. Isu-isu semacam perluasan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, prioritas pembangunan pada bidang ekonomi dan pendidikan adalah isu yang diusung para cagub. Selain itu, rakyat Jateng juga mengalami kesulitan ekonomi seperti saudara-saudaranya di daerah lain.
Janji-janji para cagub melalui berbagai media kiranya dapat dimasukkan sebagai bentuk curi start kampanye. Mengkategorikannya demikian tentu hanya akan menuai perdebatan yang tidak berkualitas. Dan seperti biasa, para cagub dan tim suksesnya akan berdalih bahwa mereka tidak melakukan kecurangan karena calon belum ditentukan atau belum diatur oleh KPU. Walaupun di beberapa daerah nampaknya berbagai macam atribut kampanye mulai ditertibkan (dicopot) oleh Pemerintah Daerah karena tidak memiliki ijin (ilegal).
Tentu ini adalah indikasi bahwa PILGUB Jateng 2008 akan menjadi ajang perebutan kekuasaan, kekayaan dan jabatan. Mengumbar janji-janji pada pra maupun saat kampanye sudah menjadi hal yang lazim bagi masyarakat. Dan pasca pemilihan, ternyata rakyat hanya menuai kekecewaan karena calon yang jadi ingkar janji. Sebuah kenyataan yang tentunya tidak diinginkan rakyat Jateng bukan?
Selanjutnya jika mengamati aliran dana kampanye dan pemilihan seorang cagub nampaknya mengindikasikan hal yang sama. Masyarakat, pemerintah, KPU dan PANWAS tidak pernah tahu persis berapa dana yang dimiliki oleh calon dan dari mana saja aliran dana tersebut. Konon seorang calon kepala daerah dalam sebuah pemilihan bisa mengeluarkan dana puluhan hingga ratusan milyar.
Dana ini digunakan calon sejak mengajukan berkas ke sebuah partai hingga pemilihan berlangsung. Logikanya jika calon menjadi Bupati, Gubernur atau Presiden, hal paling utama yang dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan dana tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana agar mendapat keuntungan pada saat dia menjabat. Setelah itu bagaimana agar dapat terpilih kembali pada pemilihan berikutnya.
Pertanyaannya, kapan seorang Bupati, Gubernur atau Presiden akan memikirkan rakyat yang telah memilihnya? Kondisi demikian akan sangat berbeda dengan PEMILU yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat. Jika kita mengikuti proses PEMILU di negeri Paman Sam, maka ada perbedaan metode dan implikasi metode tersebut.
Jumlah dana yang dapat dikumpulkan seorang calon presiden dan dari mana asalnya dapat diakses oleh masyarakat luas. Metode transparan demikian akan mempermudah seorang calon mendapatkan dana dari para pendukungnya. Selain itu, ini merupakan bentuk pencegahan dini terhadap korupsi, jika sang calon jadi menjabat presiden. Implikasi positif yang lebih luas adalah sang Presiden akan memikirkan rakyatnya lebih dulu karena Presiden tidak saja merasa mendapat dukungan rakyat melainkan juga mendapatkan bantuan dana dari mereka.
Membandingkan Indonesia dengan Amerika Serikat mungkin tidak proporsional, karena tingkat kesadaran berdemokrasi dan ekonomi kedua negara tidak berimbang. Tetapi kita mungkin dapat mengambil pelajaran bahwa metode dan proses yang baik dalam sebuah hajatan politik akan menentukan kualitas pemimpin dan pemerintahannya. Belajar dari pengalaman hajatan-hajatan politik sebelumnya, sudah saatnya cara pandang pemerintah berubah, dari mementingkan kuantitas dan hasil, menjadi lebih mementingkan proses dan kualitas

Konon kata “Politik” sudah dikenal oleh para filosof sejak pada masa Yunani kuno. Plato dan Aristoteles misalnya, adalah dua filosof besar yang pernah menaruh pondasi pemikiran dalam bidang politik. Keduanya sepakat menerjemahkan politik sebagai sebuah sarana untuk mewujudkan “kondisi terbaik” bagi seluruh rakyat, dimanapun negara itu berada. Dari pemikiran para filosof tersebut, muncul pula beberapa konsep pemerintahan, termasuk demokrasi.

Makna Imlek dan Kehidupan yang Harmoni

2008-02-13T18:41:00.000-08:00

Suka cita Imlek sepertinya tidak hanya dirasakan oleh warga Tionghoa saja, melainkan warga pribumi lainnya. Biasanya mereka akan membagi-bagikan kue atau uang (ang pao) untuk masyarakat dilingkungannya. Kondisi yang tidak jauh berbeda dengan Idul Fitri, dimana orang muslim diperintahkan untuk memberikan sebagian hartanya (zakat) kepada masyarakat yang tidak mampu.
Pada konteks ini mungkin ada sedikit kemajuan jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Orde Baru atau bahkan masa awal reformasi. Dan mungkin hingga saat ini masih ada perlakuan tidak adil pada mereka. Banyak fakta membuktikan warga Tionghoa sering menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan birokrasi (politik). Sebut saja kasus pemerkosaan massal pada bulan Mei 1998 di Jakarta, atau kekerasan di Tasikmalaya yang memakan korban warga Tionghoa. Proses hukum dari kasus-kasus tersebut pun seakan dilupakan begitu saja oleh pemerintah.
Sebaliknya, warga Tionghoa di Indonesia tetap bertahan bahkan berusaha membangun bangsa yang “mendiskriditkan” mereka. Sebagai contoh adalah perjuangan atlet bulu tangkis keturunan Tionghoa yang berhasil menjuarai turnamen internasional tidak menolak disebut sebagai atlet Indonesia. Tetapi masyarakat dan kalangan birokrasi seakan lupa bahwa saudaranya warga Tionghoa pernah menjadi pahlawan bangsa dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
Keberatan masyarakat Indonesia untuk menerima secara terbuka warga Tionghoa tentu bukan tanpa alasan. Keberatan itu lebih banyak dikarenakan kecemburuan sosial dan ekonomi. Masyarakat melihat warga Tionghoa adalah kelompok yang standar hidupnya di atas masyarakat pribumi. Walaupun tidak selalu demikian kondisinya, karena banyak pula warga Tionghoa yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Masyarakat pribumi juga menilai warga Tionghoa lebih dipercaya oleh lembaga keuangan (bank), dalam hal mendapatkan pinjaman modal usaha. Hal ini diperparah dengan sebagian warga Tionghoa yang tidak bertanggungjawab atas dana yang mereka dapatkan dari lembaga keuangan tersebut.
Setelah hampir genap satu dasawarsa reformasi berjalan di Indonesia, pemerintah ternyata belum bisa memberikan solusi yang memuaskan atas kondisi ini. Pemerintah hanya sebatas memberikan solusi formalitas belaka, seperti ijin merayakan Imlek dan mengadakan acara-acara keagamaan. Sedangkan masalah-masalah hak asasi seperti memilih agama, KTP, akta keluarga belum menunjukkan tingkat kemajuan.

Memulainya dari Agama
Pada era kepemimpinan Gus Dur, ada harapan di kalangan warga Tionghoa untuk dapat menjadi “warga Indonesia seutuhnya”. Gus Dur mengijinkan warga Tionghoa menjalankan aktifitas budaya dan keagamaan. Bahkan Gus Dur tidak segan-segan mengakui bahwa keluarganya masih keturunan Tionghoa. Akan tetapi kebijakan yang ditawarkan Gus Dur seakan jalan ditempat, karena tergesa-gesa oleh masa jabatannya yang terlalu singkat serta belum terbangunnya kesadaran masyarakat akan masalah ini. Akibatnya warga Tionghoa hanya menganggap Gus Dur dan NU saja yang mau menerima mereka menjadi bagian utuh bangsa Indonesia, sedangkan di luar Gus Dur masih dalam kondisi yang sama.
Secara garis besar, apa yang dilakukan Gus Dur dapat dicari legitimasinya dalam agama, terutama agama Islam. Dan Indonesia selaku negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia memiliki peran besar dalam memberikan solusi terhadap masalah ini. Masyarakat Indonesia juga terkenal dengan sikap ramah dan toleransinya. Maka bukan hal mustahil jika memulainya dari ajaran agama dan umatnya.
Senada dengan itu, M. Quraish Shihab, mengatakan bahwa Islam tidak hanya datang untuk mengukuhkan eksistensinya sebagai agama, tetapi juga mengakui eksistensi agama lain dan memberinya hak untuk hidup berdampingan sambil menghormati pemeluk agama lain. Sebuah contoh positif tentang pengakuan terhadap kebudayaan orang lain bisa diambil dari Nabi Muhammad. Ada hadits Nabi yang sangat populer, ”carilah ilmu walaupun hingga ke negeri Cina”. Hadits Nabi ini tentu bukan tanpa alasan dan makna. Seperti diketahui, salah satu aktifitas Nabi Muhammad adalah berdagang. Dan keahlian bangsa Cina yang paling terkenal adalah berdagang. Dalam konteks perdagangan inilah kemudian Nabi berhubungan dengan bangsa Cina, serta mengambil hal positif dari strategi berdagang bangsa Cina.
Bisa jadi strategi berdagang bangsa Cina yang menyebabkan Nabi mengeluarkan hadits tersebut. Sebagai umat muslim banyak kewajiban agama yang membutuhkan biaya, seperti shodaqoh, zakat dan naik haji. Artinya kekuatan ekonomi umat muslim akan membantu menyempurnakan keimanannya. Dan Nabi juga mengingatkan pada umatnya, sesungguhnya kemiskinan bisa mendekatkan pada kekufuran.
Masyarakat muslim Indonesia tentunya bisa berdampingan dengan warga Tionghoa. Sebaliknya warga Tionghoa semestinya juga lebih dapat membuka diri dengan warga pribumi, agar arus informasi mengenai kedua kelompok tidak sepenggal-penggal. Informasi yang utuh akan membantu menghindari kesalahan persepsi dan konflik sosial. Di samping itu, kebijakan pemerintah yang masih mendiskriditkan warga Tionghoa sudah saatnya dihapus untuk menjaga hak-hak asasi warga negara. Inilah momentum untuk merayakan Imlek agar suasana kehidupan bermasyarakat terjalin secara harmonis.

Hari raya Imlek 2559 yang jatuh pada tanggal 7 Februari 2008, adalah hari penting yang ditunggu-tunggu oleh warga Tionghoa. Mungkin bagi mereka Imlek sama pentingnya dengan tanggal 1 Hijriah atau 1 Suro bagi orang Jawa. Segala persiapan untuk menyambutnya pun tentu sudah dimatangkan jauh-jauh hari. Rumah-rumah ibadah (klenteng) mulai berbenah diri dengan hiasan lampion merah dan atribut-atribut lainnya.

MENEMPATKAN KEMANUSIAAN SETELAH KEADILAN

2008-01-23T01:10:00.001-08:00

Kondisi kesehatan mantan Presiden RI Soeharto beberapa minggu terakhir menjadi perhatian publik. Mantan pejabat Orde Baru dan pejabat dari negara-negara tetangga datang silih berganti memberikan doa untuk keselamatan Soeharto. Tidak hanya itu, media cetak dan elektronik nasional rela berhari-hari menunggu di RS. Pertamina Jakarta hanya untuk mendapatkan kabar terakhir dari dokter atas kesehatan mantan penguasa Indonesia tersebut.

Selain kondisi kesehatannya, status hukum Soeharto pun, seperti biasa, menjadi ajang adu keilmuan dan perdebatan menarik para ahli hukum dan elit politik Indonesia. Beramai-ramai para politisi (walaupun bukan wilayahnya) dan ahli hukum memberikan solusi atas status Soharto. Demonstrasi pun tidak kalah banyaknya, ada yang “memberi dukungan” maupun menuntut Soeharto ke pengadilan. Akan tetapi seperti biasa pula, Pengadilan dan Pemerintah seolah menganggap tidak terjadi apa-apa dan membiarkan perdebatan ini berlarut-larut. Kenyataan yang sering terjadi ketika Soeharto mengalami krisis kesehatan. Tetapi anehnya ketika kondisi Soeharto membaik, dengan mudah pula para pengamat dan demonstran lupa akan status hukum dan tuntutan mereka pada mantan penguasa tersebut.
Jika diruntut kebelakang, status hukum Soeharto telah menjadi perdebatan sejak GusDur menjadi Presiden tahun 1999. Tawaran Gus Dur pada waktu itu adalah melanjutkan kasus-kasus yang berkaitan dengan Soeharto ke pengadilan -walaupun nantinya jika terbukti bersalah- akan dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Ternyata “tawaran cantik” Gus Dur ketika itu tidak disambut serius oleh pihak pengadilan sehingga masih menggantung setelah 9 tahun berlalu.

Salah Menempatkan Rasa Kemanusiaan Dan Keadilan
Sekedar mengingatkan –barangkali kita juga lupa- negara kita sejak awal didirikan memilih jadi negara hukum. Seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonesia harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Dan seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tentu saja ketentuan ini berlaku pula untuk Soeharto serta elit-elit politik lainnya. Tetapi semua itu hanya tinggal cita-cita founding fathers, dan kita telah melupakannya. Indonesia telah menjadi sebuah negara serba bisa, termasuk “memainkan” pengadilan dan hukum.
Hal ini didukung dengan para pengamat hukum, politisi, mahasiswa dan aparat penegak hukum yang lupa akan kemanusiaannya ketika berhadapan dengan kasus yang dialami masyarakat kecil, seperti korban lumpur PT. Lapindo. Pertimbangan kemanusiaan tidak jelas mewarnai jika dibandingkan dengan kasus Soeharto. Mereka begitu mudah menyebut jasa-jasa Soeharto pada negara, tetapi lupa jasa ratusan warga yang membayar pajak pada negara serta susahnya hidup di pengungsian selama berbulan-bulan. Dan seperti dapat diduga sebelumnya, masyarakat dikalahkan di pengadilan oleh PT. Lapindo.
Dari kaca mata politik, membandingkan dua kasus tersebut mungkin hal yang salah. Soeharto mungkin memiliki bobot politik yang jauh lebih besar dari pada ratusan warga korban lumpur Lapindo. Sebuah kesan yang dapat ditangkap dari dua kasus tersebut adalah bangsa ini masih sering salah menempatkan rasa kemanusiaan dan keadilan. Rasa kemanusiaan serig didahulukan dari pada keadilan, terutama pada kasus-kasus orang kaya. Padahal sesungguhnya, kemanusiaan akan terjamin jika keadilan lebih dahulu ditegakkan. Bukankah tidak manusiawi pula jika dalam keadaan sakit kita sibuk menuntut Soeharto, sementara ketika sehat kita adem ayem saja.
Keputusan pengadilan terhadap status Soeharto tentu lebih penting dari sekedar ampunan yang diberikan kepadanya. Walaupun ada jargon hukum yang mengatakan “lebih baik salah mengampuni dari pada salah menghukum”, tidak berarti meniadakan proses hukum yang berlaku. Jika Soeharto diampuni tanpa proses hukum, maka yang selanjutnya terjadi adalah muncul kenyataan-kenyataan serupa dalam dunia hukum di Indonesia. Karena selain mudah lupa, bangsa kita juga adalah bangsa yang mudah meniru, wallahu a’lam..

MENJADIKAN ISLAM SEBAGAI AGAMA ANTI KEKERASAN

2008-01-23T00:40:00.000-08:00

MENJADIKAN ISLAM SEBAGAI AGAMA ANTI KEKERASAN
OLEH : Chairul Umam

Kita baru saja merasakan indahnya hari raya Idul Adha, hari besar umat Islam guna mengenang pengorbanan ikhlas Nabi ibrahim a.s dan putranya Nabi Ismail a.s untuk sang Khalik. Tidak hanya itu, nuansa perdamaian dan keikhlasan berbagi dengan sesama dapat kita rasakan pada hari raya Idul Adha. Si kaya dengan kekuatan ekonominya dapat berbagi kenikmatan dengan si miskin, yang mungkin selama satu tahun hanya dirasakan pada hari tersebut. Islam nampak dalam bingkai kedamaian, kebersamaan dan kasih sayang.

Akan tetapi tidak demikian dengan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Pakistan. Idul Adha yang baru dirayakan pada hari Jum’at 21 Desember 2007 lalu yang seharusnya menjadi hari gembira, tiba-tiba berubah menyedihkan bahkan tragis. Tercatat ada 50 muslim menjadi korban aksi bom bunuh diri yang terjadi di masjid Distrik Charsadda Propinsi Pakistan Barat Laut, pada saat Sholat Idul Adha. Aksi bom bunuh diri ini ditengarai dilakukan oleh kelompok militan Pakistan yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah (Radio VOA dan El Shinta, Sabtu 22/12).

Aksi ini tentu saja menuai kutukan dari segala penjuru dunia, terlebih dari negara-negara muslim. Dari hasil sebuah pengamatan menyebutkan target aksi ini adalah seorang mantan Menteri Dalam Negeri Pakistan, Aftab Sherpao, yang pada saat menjabat sering melakukan operasi militer di daerah-daerah kantong kelompok militan. Operasi militer tersebut, menurut sumber yang sama, dilakukan untuk menjaga Pakistan dari kelompok militan Afganistan.
Terlepas dari konflik politik yang terjadi di Pakistan menjelang PEMILU tahun 2008, aksi bom bunuh diri merupakan aksi biadab dan sama sekali tidak Islami. Pertanyaan yang muncul dari aksi tersebut, apa yang menyebabkan sebagian kecil umat muslim menjadi tidak manusiawi? Hanya karena sebuah kepentingan politik mereka tega mengorbankan puluhan nyawa yang tidak berdosa. Bukankan Idul adha mengajarkan kepada seluruh umat muslim agar selalu ikhlas berkorban demi mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera.
Dr. Khaled Abou El Fadl, seorang ahli hukum Islam terkemuka di Amerika, menyebutkan faktor krisis identitas yang dialami umat Islam karena ambruknya peradaban Islam serta kegagalan negara-negara Muslim menghadapi tantangan global adalah penyebab utamanya. Kegagalan dan ketertinggalan dunia Islam dari Barat serta krisis identitas menyatu menjadi rasa frustasi yang berujung pada digunakannya kekerasan oleh sebagian kelompok Islam.

Islam dan Tradisi Anti Kekerasan
Pandangan Khaled Abou El Fadl tersebut, menggambarkan aksi bom bunuh diri serta aksi kekerasan lainnya yang dilakukan oleh sebagian umat Islam lebih disebabkan oleh faktor kepentingan politik. Dan secara geneologis gerakan kelompok Islam politik terdapat kesamaan dengan gerakan Khawarij pada masa akhir kepemimpinan sahabat Ali bin abi Thalib. Kaum Khawarij bahkan menggunakan teks-teks suci al Qur’an untuk melegitimasi aksi pembunuhan terhadap sahabat Ali bin Abi Tholib yang dilakukan mereka. Tidak hanya aksi kekerasan, kelompok Islam politik ini pun gemar menuduh orang lain yang berbeda sebagai orang kafir, murtad, musyrik serta anti toleransi.
Apa yang dilakukan oleh kelompok Islam politik tentu bukan sikap yang diajarkan oleh Islam. Nama Islam sendiri berasal dari kata “salam” dalam bahasa Arab yang berarti “damai”. Dr. Nagendra KR. Singh dalam sebuah bukunya Peace Trough Non Violent Action in Islam, yang dalam terjemahan Indonesia berjudul Etika Kekerasana Dalam Tradisi Islam (2003) menulis, ada empat konsep kunci dalam al Qur’an; ‘Adalah (Keadilan), Ihsan (berbuat baik), Rahmah (kasih sayang) dan Hikmah (bijaksana). Tidak satu pun dari konsep tersebut yang mendorong kekerasan.
Selanjutnya Dr. Nagendra Singh mengutip sebuah hadits dari Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Ibn Majah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad mengatakan orang dan mendukung atau berusaha mendukung kekerasan selamanya berada dalam kemurkaan Allah. Hadits ini mencakup sejumlah konfirmasi sistem nilai anti kekerasan yang sangat tegas dalam tradisi religio-kultrural Islam.
Dalam kondisi tertentu, kekerasan atau perang dapat dicari “pembenarannya” dalam Islam. Akan tetapi perang atau yang sering dimaknai dengan Jihad bukan seperti yang dilakukan oleh kelompok Islam politik. Perang atau Jihad hanya dibolehkan dalam konteks mempertahankan diri (defensif) bukan menyerang (agresif), serta harus benar-benar lepas dari emosi atau nafsu binatang. Sebuah riwayat menceritakan sahabat Ali bin Abi Tholib urung membunuh orang kafir dalam sebuah perang hanya karena orang kafir tersebut meludahinya. Beliau merasa khawatir jika membunuh orang kafir itu bukan semangat Jihad yang mendorongnya, tetapi lebih dikarenakan emosi atau nafsu.
Al Qur’an membolehkan berperang hanya dalam beberapa konteks. Pertama, menyelamatkan masyarakat yang teraniaya (mustad’afin) dan sudah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan mereka (An Nisa’ ayat 74). Kedua, perang dilakukan jika umat Islam diusir dari tempat tinggalnya dan dihina agamanya (Al Haj : 40 dan at Taubah : 12). Selanjutnya dalam sebuah perang, Islam tidak mengijinkan umatnya perang melawan orang-orang yang tidak bersenjata (Al Baqarah : 191).
Melihat ajaran dasar Islam dan cara perang menurut Islam, serta membandingkannya dengan aksi bom bunuh diri di Pakistan, terdapat banyak hal yang bertentangan. Terutama berkenaan dengan korban bom bunuh diri adalah orang-orang tidak berdosa yang seharusnya mendapat perlindungan. Dari kejadian ini hendaknya kita belajar bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan atas nama agama maupun hanya untuk kepentingan sesaat. Selamanya kekerasan tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah, wallahu'alam.

.

Ibadah Haji dan Usaha Memerangi Kemiskinan

2007-12-27T19:10:00.000-08:00

alam waktu dekat ini umat Islam sedunia akan melaksanakan rukun Islam ke lima di kota Mekkah. Ibadah sekaligus napak tilas sejarah Nabi Ibrahim a.s tersebut adalah ibadah yang ditunggu-tunggu, karena dilakukan dalam periode tertentu dalam satu tahun. Haji pun hanya diwajibkan bagi mereka yang memenuhi syarat, terutama kesehatan fisik dan kemampuan finansial.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia, pada tahun 2008 ini memberangkatkan 180.000 jama’ah. Jika dikalkulasikan per orang mengeluarkan biaya rata-rata dua puluh lima juta rupiah, maka jumlah biaya Haji Indonesia keseluruhannya mencapai Rp. 4.500.000.000.000 (4,5 trilyun). Angka ini cukup fantastis jika kita bandingkan dengan berita di media massa yang selalu menayangkan kegelisahan masyarakat dan pemerintah terhadap ambruknya perekonomian bangsa. Pertanyaan yang muncul adalah, benarkah bangsa ini sedang mengalami krisis atau hanya peredaran ekonomi kita saja yang tidak merata? Sehingga yang kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin.

Kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang tidak mampu dipertanyakan dalam konteks ini. Masih banyak masyarakat Indonesia yang terpaksa makan nasi aking dan ribuan calon penerus bangsa mengalami gizi buruk. Data kemiskinan BPS tahun 2007 mencatat jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 34,17 juta jiwa. Menunjukkan bahwa masyarakat di sekeliling kita dalam kondisi yang kritis.

Perbandingan jumlah rakyat miskin dan biaya jama’ah Haji Indonesia di atas, merupakan gambaran kesenjangan hidup berbangsa dan beragama di Indonesia. Sedangkan Islam di sisi lain, tidak menginginkan adanya kesenjangan antara si miskin dan kaya. Terbukti dari lima rukun Islam, tiga diantaranya (puasa, zakat dan Haji) adalah konsep besar pemerataan ekonomi masyarakat.

Nampaknya kita perlu menilik ulang konsep Haji dalam rangka usaha membebaskan kemiskinan di Indonesia. Kewajiban melaksanakan Haji bagi seorang muslim hanya sekali seumur hidup, selebihnya adalah Sunnah. Dan dari sekian ratus ribu jumlah jama’h Haji Indonesia tentu saja banyak yang melakukan untuk kesekian kalinya. Berkaitan dengan ini, Imam al Ghazali, menegaskan agar seorang muslim yang memiliki kemampuan melaksanakan Haji terlebih dahulu mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Kesadaran untuk mendahulukan kesejahteraan masyarakat tidak mampu nampak jelas dalam pandangan Imam al Ghazali. Pandangan ini merupakan kritik terhadap pola keberagamaan kita selama ini yang cenderung melihat dari kerangka formal saja, dan lupa dengan esensi keadilan yang dibawa oleh Islam. Bukan lagi rahasia jika sebagian masyarakat muslim Indonesia memanfaatkan gelar Haji untuk menaikkan prestis sosial di lingkungannya. Para juru dakwah pun seakan “men-justifikasi” dengan memberikan iming-iming pahala kepada calon jama’ah. Sementara Departemen agama (Depag) hanya memainkan peran “fasilitator” pelaksanaan ibadah Haji yang selama selalu menuai kasus.

Depag bisa mulai “membatasi haji sekali seumur hidup” atau dengan periode tertentu. Ditingkat non struktural, Ormas Islam dan para da’i dapat memberikan pemahaman yang lebih mendahulukan esensi daripada formalitas belaka kepada masyarakat. Biaya yang akan mereka keluarkan untuk Haji kesekian kali akan lebih bermanfaat diberikan kepada masyarakat tidak mampu.

Sudah saatnya “paradigma timpang” pelaksanaan Haji di Indonesia dibenahi agar lebih bermanfaat dalam bidang sosial. Haji bukanlah trade mark seorang muslim untuk meraih ridha Allah dan bukan hanya karena beberapa kali pergi ke tanah suci seorang muslim dijamin mendapat ridha-Nya. Bukankah ridha Allah juga terdapat dalam do’a orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Dengan memperhatikan mereka Islam akan senantiasa menjadi agama yang rahmatan lil ‘alamiin, wallahu a’lam

.

Gejala “Tontonan Jadi Tuntunan” di Masyarakat

2007-12-27T19:08:00.000-08:00

Selogan “tontonan menjadi tuntunan” yang dipopulerkan oleh Da’i sejuta umat, KH. Zainudin MZ pada tahun 1990-an nampaknya terbukti. Media massa elektronik atau televisi terbukti sanggup membawa masyarakat mengikuti apapun yang ditampilkan dilayar datar tersebut. Bahkan kalimat atau dialog pada pariwara dengan fasih ditirukan oleh sebagian besar masyarakat, walaupun dengan waktu yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan acara utama sebuah televisi.

Pada kenyataannya tidak hanya kalimat atau dialog saja akan tetapi gaya hidup masyarakat pun seakan dituntun oleh televisi. Melalui sinetron-sinetron yang menyajikan gaya hidup mewah dan konsumtif hingga acara gosip-gosip dan konflik dalam kehidupan selebritis yang menjadi menu utama tontonan masyarakat, membuktikan selogan tersebut. Dalam kondisi sadar maupun tidak sadar masyarakat telah menjadi korban paradigma kapitalis dengan pola hidup konsumtif.

Sebuah pengalaman menarik pernah penulis dapatkan sebulan yang lalu di sebuah desa yang cukup jauh dari pusat kota di daerah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Karena terlalu sering melihat acara gosip di televisi tentang pemukulan seorang artis yang berakhir di pengadilan dan didukung pendidikan yang rendah, seorang ibu yang menampar tetangganya dituntut membayar ganti rugi oleh si korban sebesar satu juta rupiah melalui Pemerintah Desa.

Kejadian ini bermula karena pelaku digosipkan oleh penuntut, berselingkuh dengan tetangganya. Konflik ini menjadi sorotan masyarakat karena melibatkan keluarga besar si penuntut dan pelaku dalam proses negosiasi yang alot. Tokoh masyarakat dan agama yang coba mendamaikan dengan dalil-dalil agama pun tidak dapat menarik keputusannya untuk tetap mengajukan tuntutan. Selain itu, pekerjaan pelaku sebagai “buruh macul” (tukang cangkul) semakin memperlebar konflik, karena sebagian masyarakat menganggap penuntut tidak manusiawi. Seorang buruh cangkul yang kesulitan memenuhi kebutuhannya harus membayar uang satu juta rupiah, hanya untuk kasus yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Setelah penulis amati keterangan-keterangan dari masyarakat, nampak beberapa kejanggalan dalam kasus ini. Pertama, aparat desa menjadi “promotor utama” korban menuntut pelaku membayar ganti rugi. Aksi penamparan sebenarnya sudah terjadi 3 hari yang lalu sebelum pelaku dituntut. Baru setelah korban konsultasi ke aparat desa muncul keinginan untuk menuntut pelaku. Sementara Kepala desa yang dimintai keterangan oleh beberapa pemuda tidak memberikan jawaban yang menyejukkan, melainkan mendukung proses tuntutan. Kedua, uang ganti rugi -yang akhirnya disepakati oleh kedua pihak- sebanyak empat ratus ribu rupiah diberikan kepada aparat desa.

Ketiga, proses penyelesaian kasus tidak melibatkan kepolisian selaku pihak yang bertanggungjawab memproses kasus hingga ke pengadilan. Keempat, terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan dan agama dalam masyarakat desa. Terbukti saran dan nasihat dari tokoh agama dengan dalil-dalil agama sekalipun, tidak diindahkan oleh penuntut. Bahkan apologi penuntut mirip dengan jawaban para selebritis dan pengacaranya yang sering ditayangkan televisi.

Kejanggalan yang terdapat dalam kasus di atas memang melibatkan banyak aktor dan faktor pendukung. Di samping faktor minimnya pendidikan masyarakat, faktor tontonan di televisi bisa menjadi faktor pendukung utama. Banyaknya jam tayang televisi yang menyajikan pola hidup “ala Barat” lambat laun menggerogoti nilai-nilai luhur dalam masyarakat desa. Korban tidak mau memilih jalan damai (Islah) yang selama ini menjadi alternatif utama kasus-kasus serupa. Sedangkan jalur hukum yang ditempuh hanya sekedar meniru apa mereka tonton di televisi.

Selain itu, harus disadari bahwa sosialisasi produk hukum di Indonesia selama ini menghawatirkan. Baik pemerintah maupun media massa (cetak dan elektronik) hanya menginformasikan kebijakan saja, sedangkan undang-undang yang mengaturnya tidak dicover secara berimbang. Masyarakat hanya dijejali dengan produk kebijakan bukan proses pembuatannya. Cara yang tidak mendidik bukan?

Kasus di Pemalang -mungkin terjadi desa-desa lain- tidak akan demikian, jika pemerintah dan insan media massa mencari cara yang lebih bijak dan mendidik dalam menyajikan informasi. Kasus-kasus kriminal maupun konflik yang ditayangkan ditambah dengan undang-undang yang mengatur dan proses penyelesaiannya. Sehingga masyarakat yang berhadapan dengan kasus serupa tidak salah kaprah dalam menyelesaikannya. Masyarakat yang sadar hukum tentu saja akan mempersempit ruang gerak oknum-oknum mafia peradilan dan pihak yang ingin mengambil keuntungan, semoga.

.

PNS Pemprov Sulsel Demo, Tolak Amin Sym

2007-12-27T17:28:00.000-08:00

MAKASSAR, KOMPAS- Ratusan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (27/12), berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Mereka menolak putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum di empat kabupaten di Sulawesi Selatan menggelar pilkada ulang.

Ratusan PNS berdemo menggunakan seragam dinas mereka yang berwarna coklat. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menolak Amin Syam sebagai Gubernur Sulsel dan sebaliknya mendukung Syahrul Yasin Limpo.

Para PNS mendesak agar pelantikan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang segera dilaksanakan. Figur seperti Syahrul, menurut mereka, adalah yang paling cocok memimpin Sulsel.

Para PNS yang berunjuk rasa dengan riang gembira, dengan kompak menyerukan yel-yel menolak Amin Syam. Mereka juga membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Pilkada ulang karena merupakan pemborosan.

Di tempat yang sama, pembahasan hasil Pilkada 5 November lalu yang dikirim KPU Sulsel masih berlangsung di tingkat fraksi. Hasil rapat akan menentukan apakah hasil penetapan KPU Sulsel yang memenangkan Syahrul-Agus akan dikirim ke Departemen Dalam Negeri atau tidak mengingat masih ada sengketa hukum.

Demo para PNS kemudian dilanjutkan oleh massa pendukung Syahrul-Agus. Di tengah guyuran hujan deras, para pengunjuk rasa terus berorasi menyarukan penolakan terhadap Pilkada ulang. (DOE)

Redakan Konflik di Sulsel, Wapres Utus Ryaas Rasyid

2007-12-27T17:24:00.000-08:00

AKARTA, KCM-Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta tokoh-tokoh Sulawesi Selatan bisa meredam terjadinya perpecahan warga Sulsel antara pendukung pasangan Amin Syam-Mansyur Ramli dan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang pascakeputusan Mahkamah Agung.

Seperti diberitakan Kompas hari ini (Jumat, 28/12), Wapres telah meminta mantan Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid datang ke Sulsel.

Rencananya, Ryaas hari Jumat ini akan ke Makassar untuk mencoba meredakan ketegangan yang terjadi antara massa pendukung pasangan kedua calon gubernur.

Untuk meredakan keadaan, Wapres juga telah bertemu dengan Amin dan Syahrul. Seperti diberitakan Tribun Timur, Amin Syam bertemu Kalla di kediaman dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (27/12) malam. (NIK)